LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Fenomena judi online semakin meluas dan tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi juga telah merambah ke berbagai profesi di masyarakat. Dari pegawai kantoran hingga profesional mandiri, banyak yang tertarik untuk mencoba peruntungan melalui platform-platform judi daring.
Menurut Zurotul Mar’ah Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya bidang Perekonomian, Perjudian Online, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pemain judi online dari berbagai latar belakang profesi. Penggunaan teknologi digital yang semakin mudah diakses menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ini. Selain itu, promosi yang agresif dan berbagai jenis permainan menarik juga turut menjadi daya tarik bagi para pengguna.
“Kami melihat peningkatan minat dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai negeri, karyawan perusahaan besar hingga pengusaha kecil,” ujar Zurotul Mar’ah legislator partai PAN, Rabu (26/6).
Fleksibilitas waktu dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tambahan menjadi alasan utama mengapa orang-orang dari berbagai profesi tertarik untuk bermain, imbuhnya.
Maka dari itu lanjutnya sebelum menjalar yang lebih luas ke pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), P3K, dan outsourcing, perlu adanya pembatasan akses ke situs judi online.
“Salah satu langkah utama yang diambil adalah penerapan sistem pembatasan akses ke situs judi online di seluruh kantor pemerintahan. Kementerian dan lembaga-lembaga terkait bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke platform judi online yang umumnya diakses oleh pegawai,” ungkap Zurotul, saat ditemui lensaparlemen.id di ruang rapat komisi B DPRD kota Surabaya.
Langkah-langkah ini dengan harapan bahwa upaya ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung produktivitas pegawai negeri.
Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya judi online kepada pegawai. Program pelatihan dan workshop diadakan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan perjudian online dan bagaimana cara mengatasi kecanduan tersebut.
“Kami menganggap penting untuk melindungi integritas dan moralitas di kalangan pegawai negeri. Kebijakan baru ini bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pegawai dapat memberikan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,” pungkas Zurotul Mar’ ah yang berprofesi dokter umun.(B4M)
