LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Surabaya pada tahun 2026 mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Hal ini disampaikan oleh Ajeng Wira Wati, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, saat ditemui media lensaparemen.id, Senin (6/10/2025).
Menurut Ajeng, rencana tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam membuka akses pendidikan yang lebih inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan masyarakat pra-sejahtera.
“Iya, terkait tentang sekolah rakyat. Tahun 2026 ini akan direncanakan pembangunannya. Yang jelas ini patut diapresiasi dan kami dari Komisi D akan mengawal penuh,” ujar Ajeng, Senin (6/10).
Ajeng menekankan bahwa pembangunan sekolah rakyat bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus putus sekolah dan penahanan ijazah karena alasan ekonomi. Sekolah rakyat juga diharapkan mampu menjembatani keberlanjutan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA.
“Kami ingin memastikan akses pendidikan terbuka lebar. Tidak ada lagi siswa yang ijazahnya ditahan, atau harus berhenti sekolah di tengah jalan dengan alasan biaya,” jelasnya.
Dalam hal penentuan lokasi, Ajeng menyebut bahwa pemerintah kota memiliki banyak aset lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah rakyat, tidak hanya terpusat di satu kawasan.
“Pemerintah Kota memiliki aset yang besar dan tersebar di banyak lokasi. Harapannya, sekolah rakyat tidak hanya terpusat di satu lokasi seperti di Gedung Cowek, tetapi juga dapat dibangun di tempat-tempat lain yang lebih strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah aset milik Pemkot di kawasan Ngagel Timur,” ujar Ajeng Wira Wati, yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.
Ia menambahkan, lokasi yang dipilih harus memudahkan siswa dalam mobilitas dan kegiatan belajar mengajar, termasuk kegiatan olahraga.
Selain infrastruktur, Ajeng juga menyoroti pentingnya keterlibatan SDM lokal dalam operasional sekolah rakyat. Ia mendorong agar Pemkot Surabaya mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, terutama mereka yang belum memiliki pekerjaan.
“Kami ingin pemerintah kota aktif memastikan pengangguran bisa direkrut sebagai tenaga pendidik atau SDM pendukung sekolah rakyat. Ini agar tidak terjadi kekosongan dan sekolah bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Terkait pemerataan gender, Ajeng mengonfirmasi bahwa sekolah rakyat pada tahun-tahun sebelumnya memang masih didominasi siswa laki-laki, terutama untuk jenjang SD dan SMP. Namun mulai tahun 2026, Pemerintah Kota akan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membangun sekolah rakyat yang juga menyasar anak perempuan.
“Untuk 2026 nanti sudah pasti akan ada sekolah rakyat untuk perempuan. Ini sudah diupayakan dalam RPJMD, agar tidak ada lagi keterputusan pendidikan bagi anak perempuan di Surabaya,” pungkasnya.
Ajeng menegaskan bahwa sebagai kota pendidikan, Surabaya tidak boleh tertinggal dalam hal pengadaan dan pengembangan program sekolah rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.
B4M/Lensa Parlemen
