Surabaya | lensaparlemen.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh tetap dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan melanjutkan perkuliahan, meski terjadi perubahan kebijakan beasiswa akibat terbitnya regulasi baru.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Erringgo Perkasa, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Surabaya dan perwakilan mahasiswa penerima beasiswa, Selasa (27/1/2026).
Erringgo menjelaskan, penyesuaian kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh dilakukan seiring evaluasi dan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2025. Sebelumnya, program ini mengacu pada Perwali Nomor 135 Tahun 2022 yang menitikberatkan pada beasiswa prestasi.
“Dalam Perwali 135 Tahun 2022, beasiswa diberikan dalam bentuk UKT penuh, uang saku, serta biaya penunjang pendidikan,” ujar Erringgo.
Dalam regulasi terbaru, Pemkot Surabaya tetap menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) penuh, namun dengan cakupan penerima yang lebih luas dan berorientasi pada pemerataan akses pendidikan.
Perluasan Penerima Hingga PTS
Erringgo menyebutkan, dalam APBD saat ini Pemkot Surabaya mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi 23.820 mahasiswa dengan total anggaran mencapai Rp 191 miliar.
“Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kami memperluas cakupan hingga Perguruan Tinggi Swasta (PTS),” jelasnya.
Sejak 2022, Pemkot Surabaya secara konsisten memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa PTN. Bahkan, sebagian penerima beasiswa telah memasuki semester delapan dan mendekati kelulusan.
Menurut Erringgo, evaluasi kebijakan dilakukan berdasarkan data sosial ekonomi masyarakat. Hasil pemetaan Pemkot Surabaya menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin dan pra-miskin justru lebih banyak mengenyam pendidikan di PTS.
“Dalam pertemuan Wali Kota Surabaya dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, disampaikan bahwa saat ini PTS mayoritas menampung mahasiswa dari kelompok ekonomi lemah, sementara mahasiswa berprestasi cenderung masuk PTN,” ungkapnya.
Berdasarkan evaluasi tersebut, tercatat 27 PTS dengan mahasiswa dari desil 1 hingga 5, dengan jumlah lebih dari 15.000 mahasiswa.
Erringgo menambahkan, penyesuaian kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menekankan agar kebijakan pendidikan dilaksanakan secara adil dan merata.
“Ini menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Menanggapi keluhan mahasiswa yang sempat terkendala pengisian KRS, Erringgo memastikan Pemkot Surabaya berkomitmen menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga saat ini, Pemkot telah melakukan koordinasi dengan 15 perguruan tinggi, dan sebagian besar memberikan respons positif.
Salah satu hasil konkret datang dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang memiliki 1.807 mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh. Unesa menyepakati penurunan UKT menjadi Rp 6,5 juta, dengan skema pembiayaan:
Rp 2,5 juta ditanggung Pemkot Surabaya
Rp 4 juta ditanggung pihak kampus
“Total sumbangsih Unesa mencapai sekitar Rp 4,5 miliar,” ujar Erringgo.
Selain itu, di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terdapat 173 mahasiswa penerima beasiswa. ITS juga menyepakati penurunan UKT menjadi Rp 2,5 juta.
Fokus Kampus di Surabaya
Erringgo berharap perguruan tinggi lain segera menyampaikan keputusan serupa. Saat ini, Pemkot Surabaya hanya menyalurkan bantuan ke perguruan tinggi yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU).
“Terdapat 29 perguruan tinggi yang telah menandatangani MoU, dengan 27 kampus berada di Surabaya. Fokus kami tahun ini adalah kampus di wilayah Surabaya,” tandasnya.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi Lensa Parlemen
