Surabaya – Lensaparlemen.id
Anggota DPRD Kota Surabaya, Aning, menggelar kegiatan reses di 12 titik wilayah Surabaya dalam masa sidang tahun 2026. Dalam agenda tersebut, sejumlah persoalan strategis mencuat, mulai dari pemotongan beasiswa mahasiswa, banjir di kawasan pesisir Gunung Anyar Tambak, hingga penertiban pedagang UMKM di Rungkut.
Reses DPRD Surabaya ini menjadi forum dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat di tingkat kelurahan untuk menyerap aspirasi warga.
Soroti Pemotongan Beasiswa Mahasiswa UINSA
Keluhan datang dari warga Medokan terkait pemotongan dana beasiswa sebesar Rp2,5 juta. Dampaknya, seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan IPK 3,46 terpaksa menghentikan penyusunan tugas akhir karena keterbatasan biaya setelah dana bantuan dialihkan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Aning menilai kebijakan tersebut perlu evaluasi menyeluruh agar tidak merugikan mahasiswa berprestasi.
“Anak berprestasi harus tetap bisa menyelesaikan kuliah. Mekanisme penyaluran beasiswa harus transparan dan tidak memberatkan mahasiswa,” tegas Aning dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/2/2026).
Ia memastikan akan meminta klarifikasi serta meningkatkan fungsi pengawasan agar program bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak menghambat masa studi mahasiswa.
Isu beasiswa mahasiswa UINSA ini menjadi salah satu fokus utama dalam reses DPRD Surabaya 2026.
Banjir Gunung Anyar Tambak Akibat Drainase Tak Optimal
Selain sektor pendidikan, Aning juga menyoroti persoalan infrastruktur di kawasan Gunung Anyar Tambak (GAT). Warga mengeluhkan belum adanya sistem drainase memadai di wilayah pesisir tersebut.
Saat hujan deras, banjir di Gunung Anyar Tambak dilaporkan dapat mencapai setinggi paha orang dewasa. Dalam inspeksi lapangan, ditemukan sejumlah saluran air tidak memiliki outlet pembuangan yang jelas, sehingga aliran air tidak berjalan optimal.
“Drainase harus dibenahi secara menyeluruh. Warga berhak mendapatkan perlindungan dari risiko banjir,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengembang perumahan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, percepatan serah terima PSU penting agar pengelolaan infrastruktur dapat ditangani maksimal oleh pemkot.
Persoalan banjir Surabaya, khususnya di wilayah pesisir timur, disebutnya harus masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah.
Penertiban UMKM Rungkut Dikeluhkan Pedagang
Di wilayah Rungkut, sekitar 100 pedagang makanan dan pelaku UMKM mengeluhkan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sejumlah lapak dilaporkan disita saat operasi berlangsung.
Aning menegaskan bahwa kebijakan penataan kota harus tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil.
“Penertiban harus dibarengi solusi. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Surabaya. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang membina, bukan sekadar menindak,” tegasnya.
Ia menyebut Komisi C DPRD Surabaya akan mengawal persoalan ini agar penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.
Isu penertiban UMKM Surabaya menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan usaha ratusan pelaku ekonomi mikro.
Inovasi Pengelolaan Sampah di Keputih
Di sisi lain, Aning mengapresiasi inovasi warga Keputih yang mampu mengelola sampah menjadi pakan ternak bebek, lele, dan patin. Saat ini tercatat sekitar 400 ekor bebek dibudidayakan melalui program tersebut.
Menurutnya, inovasi pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat seperti ini perlu dukungan anggaran dan pembinaan lanjutan dari Pemerintah Kota Surabaya agar dapat menjadi percontohan di wilayah lain.
“Kami akan mendorong agar program pemberdayaan seperti ini mendapat perhatian dan dukungan anggaran,” pungkasnya.
Komitmen Kawal Aspirasi Warga
Melalui reses di 12 titik ini, Aning menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari pendidikan, infrastruktur, penataan UMKM, hingga program pemberdayaan lingkungan.
Reses DPRD Surabaya 2026 ini diharapkan menjadi momentum perbaikan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga Kota Pahlawan.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi
