LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menegaskan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya saat ini telah mencapai total coverage. Pernyataan ini disampaikannya kepada media Lensa Parlemen usai menghadiri rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Insya Allah, Surabaya sudah total coverage. Namun, memang masih ada beberapa kendala, terutama terkait pelayanan di rumah sakit swasta,” ujar Nanik kepada media lensaparlemen.id, Kamis (27/6/2025).
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah masukan dari dewan maupun masyarakat mengenai pelayanan yang dirasa belum optimal. Salah satunya adalah pasien yang dipulangkan dalam waktu singkat meski belum pulih sepenuhnya.
“Kasus-kasus seperti itu akan menjadi bahan evaluasi kami, dan kami akan komunikasikan dengan BPJS sebagai mitra. Tujuannya jelas: memastikan semua rumah sakit menjalankan kewajiban pelayanan secara maksimal,” lanjutnya.
Nanik juga menegaskan bahwa tidak ada niatan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk mengabaikan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menyatakan, pelayanan yang berkualitas tetap menjadi prioritas utama.
Terkait rumah sakit yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS, Nanik menyebut pihaknya tengah melakukan pendekatan persuasif.
“Kami memahami ada rumah sakit yang memiliki kendala, seperti keterbatasan lahan, sarana-prasarana, atau belum memenuhi syarat administratif untuk bisa terverifikasi sebagai mitra BPJS,” jelasnya.
Dalam pembahasan RPJMD tersebut, Nanik juga mengungkapkan harapannya untuk lima tahun ke depan. Ia ingin masyarakat Surabaya bisa hidup lebih sehat, nyaman, dan berkualitas.
“Sehat itu dimulai dari diri sendiri. Jangan hanya mengandalkan layanan kuratif, padahal upaya promotif dan preventif itu jauh lebih penting,” kata Nanik.
Ia mengajak masyarakat untuk menjalani perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk dengan rutin berolahraga dan menjaga pola makan. “Sakit itu mahal, jangan sampai karena ada jaminan dari pemerintah kota, masyarakat jadi abai. Pencegahan harus menjadi yang utama,” tegasnya.
Rencana jangka menengah ini menjadi pijakan penting bagi Pemkot Surabaya dalam membangun sistem kesehatan kota yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (B4M)
