Surabaya — Lensaparlemen.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan rotasi dan pelantikan 78 pejabat sebagai langkah percepatan kinerja birokrasi serta penguatan organisasi. Pelantikan yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026), meliputi tujuh pejabat eselon II (JPT Pratama) dan 71 pejabat eselon III dan IV.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bukan sekadar penyegaran, melainkan bagian dari strategi organisasi untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan, terutama di tengah sejumlah pejabat yang mendekati masa purna bakti.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” ujar Eri.
Menurutnya, penataan jabatan juga diarahkan untuk menyiapkan kader pengganti sekaligus memperkuat peran mentor dalam tubuh birokrasi Pemkot Surabaya.
Eri menekankan bahwa setiap pejabat harus bekerja dengan orientasi kinerja yang jelas dan terukur. Ia menyebut, Pemkot Surabaya saat ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi berbagai program prioritas.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh kebijakan harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama di tingkat bawah. Setiap Rukun Warga (RW) diharapkan mampu menyelesaikan persoalan warganya melalui penguatan program seperti Kampung Pancasila.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” katanya.
Lebih lanjut, Eri menyoroti pentingnya budaya kerja produktif dan tidak sekadar teoritis. Berdasarkan pengalamannya di birokrasi, masih terdapat waktu kerja yang belum dimanfaatkan optimal untuk menghasilkan capaian konkret.
“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.
Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya juga memilih untuk tidak tergesa-gesa menetapkan pejabat definitif. Sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebelum dibuka lelang jabatan.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya. Kalau dipaksakan tapi tidak mencapai target, justru sulit dievaluasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam waktu tiga bulan akan diganti.
Mulai 7 April 2026, seluruh program prioritas diminta berjalan optimal, di antaranya penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan parkir non-tunai, serta peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS).
Seluruh program tersebut harus didukung sistem satu data yang akurat.
Eri juga meminta camat dan lurah bergerak cepat dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu.
“Tidak ada lagi alasan keterlambatan mengingat sejumlah program telah berjalan lebih dari satu tahun,” tegasnya.
Untuk memastikan hal tersebut, evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan belum menunjukkan hasil optimal, maka akan dilakukan penyesuaian atau pergantian pejabat.
“Seluruh jajaran, termasuk Sekretaris Daerah, harus berani melakukan evaluasi demi memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal,” pungkasnya.
Adapun tujuh pejabat eselon II yang dirotasi antara lain:
Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)
Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda
Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Disdukcapil
Reporter: B4M | Editor: Redaksi
