LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, terus menunjukkan komitmennya dalam menyerap aspirasi masyarakat (Reses) di Daerah Pilihan (Dapil) 3 Surabaya terkait isu pembangunan dan infrastruktur di Kota Pahlawan. Melalui kegiatan reses maupun dialog langsung bersama warga, Herlina menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahap perencanaan kota.
“Pembangunan di Surabaya harus berpihak pada kepentingan warga, bukan sekadar proyek fisik semata. Kami di Komisi C berkomitmen agar setiap program benar-benar membawa manfaat nyata dan tidak hanya tampak baik dalam dokumen perencanaan,” ujar Herlina saat ditemui usai kegiatan serap aspirasi, Jumat (12/09/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu mencuat sebagai perhatian utama masyarakat. Di antaranya permintaan perbaikan infrastruktur lingkungan, revitalisasi pasar tradisional, hingga kekhawatiran warga pesisir terkait rencana proyek reklamasi.
Salah seorang warga, Siti, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kota Surabaya lebih terbuka dalam menyampaikan realisasi anggaran pembangunan. Menurutnya, transparansi sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan.
“Kami ingin tahu dengan jelas proyek apa saja yang telah dikerjakan dan berapa besar anggarannya. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan dampak positif,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Herlina yang juga merupakan politisi dari Partai Demokrat, menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan disampaikan dalam forum resmi DPRD, guna memastikan setiap kebijakan tidak merugikan masyarakat.
Herlina Legislator Partai Demokrat ini berharap, langkah aktif dalam menjaring aspirasi dan mendorong transparansi ini dapat membawa arah pembangunan Surabaya yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas anggaran, terutama dalam proyek-proyek strategis serta pengelolaan aset daerah. Menurutnya, transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menjamin penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan atas jalannya pemerintahan. Namun yang terpenting adalah memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh warga. Karena itu, suara masyarakat adalah prioritas utama kami,” pungkasnya.
B4M/Lensa ParlemenÂ
