Surabaya – Lensaparlemen.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah pengawasan terhadap potensi meningkatnya urbanisasi setelah momentum mudik dan arus balik Lebaran 2026. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menggelar operasi yustisi terhadap pendatang baru yang masuk ke Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan pemkot akan memantau setiap warga yang datang ke Surabaya, termasuk memastikan pekerjaan serta sumber penghasilannya.
“Kalau tidak memiliki pekerjaan yang jelas, tentu akan kami pertimbangkan untuk tidak masuk ke Surabaya,” kata Eri, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah urbanisasi memicu peningkatan masalah sosial di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti pengemis dan gelandangan, serta meningkatnya potensi tindak kriminalitas.
Karena itu, Pemkot Surabaya akan melibatkan berbagai perangkat daerah hingga pengurus lingkungan tingkat RT dan RW untuk melakukan pengawasan terhadap arus pendatang.
“Dengan keterlibatan RT dan RW, kita bisa memantau siapa saja yang datang dan tinggal di lingkungan tersebut,” ujarnya.
Eri juga mengingatkan warga yang membawa atau mempekerjakan pendatang dari luar daerah, seperti pekerja rumah tangga maupun pekerja lainnya, agar melaporkan keberadaan mereka kepada pengurus lingkungan setempat.
Dengan adanya pelaporan tersebut, pemerintah dapat melakukan pendataan secara lebih akurat mengenai jumlah warga pendatang dan aktivitas mereka selama berada di Surabaya.
“Dengan begitu kita bisa mengetahui berapa warga Surabaya dan berapa pendatang yang datang, termasuk pekerjaan mereka. Ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota,” terangnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M Fikser, mengatakan fenomena urbanisasi pasca Lebaran selalu menjadi perhatian pemerintah kota setiap tahun.
Menurutnya, Surabaya tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari penghidupan di kota tersebut. Namun para pendatang diharapkan memiliki keterampilan serta tujuan yang jelas ketika datang.
“Surabaya terbuka untuk siapa saja, tetapi diharapkan para pendatang memiliki kemampuan dan rencana kerja yang jelas,” kata Fikser.
Sebagai bentuk pengawasan, Pemkot Surabaya akan menggelar operasi yustisi yang melibatkan unsur pemerintah wilayah mulai dari kelurahan hingga kecamatan.
Dalam operasi tersebut, para pendatang akan diperiksa kelengkapan administrasi kependudukan, kepastian tempat tinggal, serta pekerjaan yang dimiliki.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Achmad Zaini, menambahkan bahwa pengawasan juga akan dilakukan melalui koordinasi lintas daerah.
Ia menilai datang ke Surabaya tanpa bekal pekerjaan atau kepastian hidup justru dapat menyulitkan pendatang itu sendiri ketika berada di kota besar.
“Kalau ada yang datang dengan janji pekerjaan tertentu, kita juga akan cek dokumen dan perusahaan yang dimaksud,” pungkasnya.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi
