Lensa Parlemen l Surabaya – PD Pasar Surya (PDPS) Surabaya bersama Bank Jatim menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait bantuan permodalan atau kredit usaha rakyat (KUR) di Kantor Utama Bank Jatim, Jl. Basuki Rahmat Surabaya, Jum’at (16/13/2022).
PKS berlangsung tertutup di Kantor Utama Bank Jatim di Jalan Basuki Rahmad. Dihadiri para petinggi PDPS dan Bank Jatim. Ditemui setelah PKS, Direktur Utama PDPS Agus Priyo Akhirono mengatakan, di masa pandemi, tak dipungkiri kondisi keuangan para pedagang porak-poranda. Menurutnya, KUR bisa membantu para pedagang untuk lebih fit kembali.
Saat ini, PDPS memiliki 13 hingga 14 ribu pedagang aktif. Belasan ribu pedagang tersebut tersebar di 67 pasar di metropolis. Masa berdagangnya bervariasi. “Ada yang lima tahun bahkan lebih dari itu,” ungkap Agus kepada awak media.
Dia belum bisa menyampaikan berapa nominal KUR yang akan dikucurkan. Karena tahapan pertama setelah PKS yakni validasi dan verifikasi data. PDPS mempersilahkan Bank Jatim untuk “ngubek-ngubek” pasar. Tujuannya mencari pedagang yang dapat disuntik KUR. Per pedagang minimal bisa menerima KUR Rp 10 juta. Tanpa anggunan.
Kendati demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pedagang menerima KUR. Salah satunya durasi berdagang di pasar. Agus menyampaikan, kepatuhan dalam membayar retribusi juga masuk kriteria pemberian KUR.
Dia berharap KUR bukan hanya membantu dapur para pedagang di rumah semakin mengepul. Namun, lanjut Agus, hubungan antara PDPS dengan Bank Jatim bisa semakin harmonis ke depan. Bank Jatim masuk ke dalam kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya. Meski, penyertaan modal dari pemkot tak 100 persen.
Lantas, kapan program KUR bisa berlangsung? Dia memastikan program tersebut tak perlu menunggu tahun depan. “Bulan ini sudah saya sampaikan tadi ke Bank Jatim silahkan datang ke pasar-pasar nanti bersama PDPS,” terangnya.
Terpisah, Direktur Mikro, Ritel dan Menengah Bank Jatim Arief Wicaksono mengatakan, PKS dengan PDPS menjadi bentuk dukungan dari Bank Jatim kepada para pelaku usaha. Tak terkecuali UMKM.
“Ini juga bentuk konsistensi Bank Jatim selaku BUMD dan berusaha memberikan kontribusi semaksimal mungkin kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Penyaluran KUR di Bank Jatim di dimulai pada pertengahan 2021. Kala itu nominalnya Rp 700 miliar. Angka itu naik di tahun ini menjadi Rp 2,5 triliun. Pada tahun depan diproyeksikan naik lagi menjadi Rp 4 triliun.
Arief berharap, nominal itu bisa tersalurkan di antaranya melalui kerja sama denga PDPS. Menurutnya, Bank Jatim mendukung 100 persen seluruh program pemkot. Termasuk program positif dari BUMD.
Wakil Ketua Komisi B Anas Karno menilai, tahun depan menjadi momen yang tepat untuk seluruh BUMD menunjukkan performa terbaiknya. Setelah dua tahun dihajar pandemi, dia berharap, target yang telah ditetapkan bisa dikejar.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta agar BUMD mengeskalasi dan mengevaluasi kesalahan yang di tahun sebelumnya. Kemudian, lanjut Anas, progam KUR PDPS bersama Bank Jatim itu bisa dioptimalkan untuk pedagang.
“Pedagang jangan lengah. Manfaatkan, kalau bantuan modal itu ada juga sebetulnya ya,” jelasnya.
Menurut Anggota Badan Anggaran DPRD ini, APBD Surabaya pada 2023 menyentuh Rp 11 T. Dan, 30 persennya digunakan untuk UMKM. Dia optimistis jika persentase ekonomi metropolis terkatrol.
“Peran-peran BUMD dan Badan Pendapatan Daerah ini dibutuhkan sekali,” pungkasnya (B4M)