LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya bidang Perekonomian dan Keuangan, H. Mochammad Machmud, S.Sos., M.Si., menilai pelaksanaan kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Surabaya sepanjang 2025 masih menghadapi persoalan mendasar, terutama ketidaksinkronan antara program yang dirancang dengan dampak nyata di lapangan. Hal tersebut disampaikan politisi Partai Demokrat itu saat wawancara bersama lensaparlemen.id, Rabu (24/12/2025), di ruang Komisi B DPRD Surabaya.
Machmud mengungkapkan, Komisi B kerap menemukan fakta bahwa berbagai program kebangkitan ekonomi yang secara konsep dinilai baik, belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami merasakan ada sesuatu yang sering kali tidak sambung. Programnya baik, anggarannya ada, wali kota juga merasa sudah menganggarkan ini dan itu. Tapi di lapangan, manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh warga,” ujar Machmud, Rabu (24/12).
Ia menyoroti masih adanya warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, membeli beras, membayar biaya sekolah, hingga sulit mendapatkan pekerjaan, meskipun pemerintah kota kerap menggembar- gemborkan berbagai program kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi.
Target PAD Dinilai Jauh di Bawah Potensi
Selain persoalan program ekonomi, Machmud juga menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penetapan target PAD oleh Pemerintah Kota Surabaya masih jauh di bawah potensi riil yang seharusnya bisa dicapai.
“Kami di Komisi B sudah menghitung potensi PAD. Misalnya, potensi satu jenis pajak bisa mencapai 50 sampai 70 miliar rupiah, tapi target yang dipasang hanya 30 miliar. Ironisnya, dari target 30 miliar itu, realisasinya hanya sekitar 15 miliar,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah. Untuk itu, Machmud menegaskan perlunya evaluasi total pada 2026, khususnya dalam orientasi peningkatan pendapatan yang tidak membebani masyarakat.
“Jangan menaikkan tarif. Yang harus dilakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi serta menekan kebocoran. Itu sudah cukup untuk menaikkan pendapatan. Kalau naikkan tarif saja, itu bukan solusi,” tegasnya.
Kinerja BUMD Dinilai Belum Optimal
Dalam pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Machmud menilai mayoritas BUMD Surabaya masih belum menunjukkan kinerja optimal. Ia menyebut hanya PDAM Surya Sembada yang dinilai konsisten memberikan kontribusi positif.
“Yang saya lihat benar-benar baik sementara ini hanya PDAM. Yang lain masih megap-megap,” katanya.
Menurutnya, BUMD yang tidak berkembang dan tidak berani melakukan ekspansi sebaiknya dievaluasi secara struktural, termasuk opsi penggabungan atau dijadikan anak perusahaan BUMD lain yang sejenis.
Sementara itu, terhadap BPR SAU milik daerah, Machmud menilai manajemennya terlalu bermain aman sehingga kurang berani mengambil peluang untuk meningkatkan pendapatan.
PD Pasar dan Persoalan Infrastruktur
Machmud juga menyoroti kondisi PD Pasar Surya yang dinilainya mengalami penurunan pendapatan. Di sisi lain, banyak pasar tradisional di Surabaya yang belum tersentuh pembangunan dan masih menghadapi persoalan klasik seperti banjir, becek, dan sanitasi buruk.
“Nilai ekonomis pasar itu tinggi, tapi banyak yang belum dibangun dengan baik. Ada yang masih becek, banjir, bahkan tikus berkeliaran,” ungkapnya.
Ia memahami kehati-hatian jajaran direksi PD Pasar, mengingat adanya kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan direksi sebelumnya. Namun, Machmud mengingatkan agar kehati-hatian tersebut tidak sampai menghambat kreativitas dan inovasi pengelolaan.
Harapan 2026: Evaluasi Total dan Keberanian Berinovasi
Menutup wawancara, Machmud berharap pada 2026 seluruh sektor pendapatan daerah, baik dari PAD maupun BUMD, dilakukan evaluasi menyeluruh dengan keberanian untuk berinovasi dan membaca potensi riil daerah.
“Potensinya dibaca dulu berapa, baru pasang target. Dan realisasinya minimal harus sama dengan target. Faktanya sekarang belum seperti itu. Jadi saran saya, evaluasi total,” pungkasnya.
