LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Baktiono, menyoroti kekosongan jabatan Direktur Utama PDAM Surya Sembada yang masa kepemimpinannya berakhir pada 17 November 2024 lalu. Hingga kini, Pemerintah Kota Surabaya belum mengumumkan proses rekrutmen pengisian posisi strategis tersebut.
Dalam wawancara bersama lensaparlemen.id, Baktiono mengingatkan bahwa perusahaan daerah tidak boleh mengalami kekosongan kepemimpinan.
“Dalam suatu pemerintahan itu tidak boleh ada vacant of power. Termasuk perusahaan daerah tidak boleh kosong direktur utamanya,” tegasnya.
Baktiono menilai, jangan sampai kondisi PDAM berlarut seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang cukup lama tanpa direktor utama namun tetap berjalan. Ia mengakui KBS tetap mencapai target pendapatan dan pelayanan, tetapi kondisi tanpa pemimpin bukanlah situasi ideal.
“KBS itu sampai satu tahun lebih tanpa dirut tapi tetap berjalan baik. Tapi itu tidak bagus. Perusahaan daerah tetap harus ada pemimpinnya,” ujarnya.
Menurut Baktiono, PDAM merupakan salah satu BUMD paling sehat dan menguntungkan di Surabaya, bahkan sejak era kolonial.
Perusahaan air ini tidak hanya melayani warga Surabaya tetapi juga sebagian wilayah Kabupaten Gresik. Cakupan pelayanan air bersih pun sudah mendekati 90%. Karena itu, ia menilai jabatan direktur utama tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama.
“Kalau perusahaannya sehat dan dipimpin direktur yang baik, akselerasinya harus terus berjalan. Jangan sampai lowong,” ucapnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini meminta Pemkot membuka proses seleksi secara transparan, sesuai aturan keterbukaan informasi publik.
“Harusnya warga Surabaya sudah diberi tahu. Pembukaan pendaftaran, seleksi, sampai fit and proper test harus terbuka. Jangan sampai nanti seperti kasus ijazah palsu yang sampai digugat ke KIP,” tegasnya.
Ia mengingatkan, transparansi sangat penting agar tidak muncul sengketa yang dapat merugikan pemerintah kota.
Saat ditanya mengenai kriteria ideal, Baktiono menyebut sosok yang mampu melanjutkan inovasi, minimal seperti pejabat sebelumnya, Wisnu.
“Minimal seperti Pak Wisnu. Ia mampu mewujudkan produksi AMDK, melakukan penggantian besar-besaran pipa lama, hingga meningkatkan pelayanan,” katanya.
Dirut baru juga diharapkan mampu:
mempercepat pelayanan 100% air bersih, memastikan aliran air kuat hingga bangunan bertingkat tiga, dan memperluas pelayanan tanpa penggunaan pompa.
Karena jabatan Direktur Utama PDAM sudah berakhir, besar kemungkinan Pemkot akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT). Namun hal ini dinilai tidak ideal.
“Jangan semua pakai PLT. Warga Surabaya tiga juta orang, sarjana puluhan ribu, masa mencari satu orang direktur saja sulit?” kritiknya.
Baktiono juga menyinggung lambannya kerja perangkat daerah terkait proses rekrutmen ini.
“Jangan semua nunggu perintah wali kota. Ada bagian perekonomian, ada tenaga ahli, asisten-asisten. Semua harus punya inisiatif,” tegasnya.
Ia menilai perangkat pendukung wali kota harus bekerja proaktif, bukan menunggu instruksi.
Dengan urgensi penyediaan air bersih bagi warga Surabaya, Baktiono mendorong Pemerintah Kota segera membuka seleksi Direktur Utama PDAM secara terbuka dan profesional. Kekosongan jabatan, menurutnya, berpotensi menghambat kinerja salah satu perusahaan daerah paling vital tersebut.
B4M/Lensa Parlemen
