LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025, Senin (27/5), di Ruang Majapahit, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti yang juga memberikan sambutan terkait upaya meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif bagi Kota Pahlawan.
Reni sapaan akrab pimpinan dewan itu menyebutkan forum tersebut begitu penting sebagaimana tertuang pada UU 23/2014, PP No.8/2008, dan Permendagri No. 87/2017, sebab, Musrenbang adalah forum para pelaku pembangunan yang secara kolektif merumuskan rencana pembangunan daerah.
“Di (aturan) sana juga dikatakan ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam musyawarah perencanaan pembangunan ada transparan, responsif, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan,” paparnya.
“Kemudian ada pendekatan yang dilakukan di dalam musrenbang ini. Diantaranya adalah pendekatan teknokratik, kemudian politik dan partisipatif. Nah, musrenbang perempuan merupakan bagian dari bagaimana melibatkan partisipasi utamanya kaum perempuan di dalam turut serta membangun Kota Surabaya yang kita cintai ini,” tambahnya.
Secara demografi menurut data kependudukan setempat, Kota Surabaya merupakan daerah dengan tiga juta populasi itu memiliki tingkat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Persentase keduanya adalah 51% berbanding 49%.
Legislator Kota Surabaya itu menyampaikan bahwa perempuan mempunyai kewajiban utama sebagai ibu sekaligus istri yang memiliki tugas utama mendidik generasi masa depan. Selain itu, Perempuan juga punya kewajiban memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya tercatat mengalami tren positif dengan 94,99 poin pada 2021 dan menjadi dan 95,29 pada 2022. Terlebih secara indeks ketimpangan gender Kota Surabaya (0,128) telah melampaui capaian provinsi (0,423) bahkan nasional (0,447)
“Ini menunjukkan bahwa perhatian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya didukung oleh DPRD Kota Surabaya memberikan ruang yang besar. Bagaimana kemudian perempuan mendapatkan tempat yang mulia sebagaimana peran perempuan yang memang sesungguhnya mulia,” ungkap dia.
Ia berharap forum musrenbang itu menghasilkan kebijakan dan program yang akan membawa Surabaya dan Indonesia lebih hebat melalui peran perempuan. Baginya, ketika pemerintah memberi perhatian pada sisi kebijakan di bidang perempuan, maka tidak hanya bicara tentang masa kini namun juga masa depan.
Pihaknya mencontohkan terkait prestasi Kota Surabaya dalam capaian stunting terendah se-Indonesia. Terjadi penurunan signifikan angka prevalensi stunting dari 28% pada tahun 2021 menjadi tingkat terendah di Indonesia saat ini yaitu 1,6%.
“Ini sesungguhnya kita tengah menyiapkan kualitas SDM masa depan, kita tidak hanya bicara untuk masa kini, begitu juga di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan atau mungkin ekonomi terkait geliat ekonomi yang dibangun oleh perempuan perempuan yang ada di Surabaya,” terangnya.
“Kemudian juga yang tidak kalah penting. Sektor tentang bagaimana anti kekerasan perempuan juga harus tetap menjadi perhatian buat kita semuanya,” imbuhnya.
Sebagai Informasi, tema pembangunan Kota Pahlawan yang diusung Pemkot Surabaya pada Musrenbang kali ini adalah Penguatan Kapasitas Surabaya Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis.
Kota Surabaya memiliki tujuh tujuan pembangunan antara lain mengurangi kemiskinan, pengangguran, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, mengurangi angka stunting, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menurunkan rasio gini.
Hadir pula dalam kesempatan ini seluruh perangkat daerah tingkat kecamatan dan kelurahan, civitas akademika, organisasi wanita, LSM pemerhati perempuan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perwakilan RT/RW dan LPMK perempuan hingga Forum Anak Surabaya. (B4M)
