LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah pada tahun-tahun mendatang mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Johari Mustawan, yang akrab disapa Bang Jo, menegaskan bahwa rencana tersebut harus melalui kajian fiskal yang cermat dan tidak membebani pemerintahan berikutnya.
Dalam keterangannya kepada media lensaparemen.id, Bang Jo menjelaskan bahwa jenis pinjaman yang akan diajukan Pemkot harus dipastikan terlebih dahulu. Apakah itu pinjaman jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
“Kalau jangka panjang, maka itu melintasi masa jabatan Wali Kota. Dan karena itu, harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Tidak bisa hanya diputuskan antara Wali Kota dan DPRD,” ujarnya.
Menurutnya, pinjaman jangka pendek harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Misalnya, jika pinjaman diajukan di tahun 2026, maka harus dilunasi juga pada tahun tersebut. Sementara itu, pinjaman jangka menengah dapat dilakukan sepanjang masih dalam masa jabatan Wali Kota, meskipun lintas tahun anggaran.
“Kalau saya cermati, rencana pinjaman Pemkot saat ini masuk kategori jangka menengah, karena tidak melampaui masa jabatan Wali Kota tapi melintasi tahun anggaran,” kata Bang Jo, Selasa (23/9/2025).
Bang Jo juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemkot Surabaya dengan daerah-daerah penyangga seperti Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan yang tergabung dalam kawasan Gerbangkertosusila. Menurutnya, investasi besar yang masuk ke kawasan sekitar Surabaya, seperti proyek smelter di Gresik, harus mampu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya.
“Misalnya, dari Gresik bisa berkembang dan terhubung dengan perkembangan kawasan Surabaya seperti Romokalisari, Rawasan Fly Over, dan sebagainya,” tuturnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya perhitungan matang atas kemampuan keuangan Pemkot, terutama dalam membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya. Diketahui, bunga pinjaman berkisar antara 5% hingga 7%, sehingga harus dihitung berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.
“Kemarin dalam rapat Banggar, sempat tercatat bahwa PAD Surabaya untuk tahun mendatang diproyeksikan menurun dibanding tahun 2025. Ini menjadi catatan penting. Jangan sampai pendapatan turun tapi beban bertambah,” tegasnya.
Bang Jo menyebutkan bahwa belanja wajib Pemkot saja sudah mencapai Rp10,5 triliun dari estimasi APBD tahun 2025 sebesar Rp11,6 triliun. Artinya, ruang fiskal yang tersedia hanya berkisar Rp1,2 triliun hingga Rp1,7 triliun.
“Nah, itu yang menjadi kekuatan anggaran yang harus diperhitungkan dengan matang sebelum mengambil pembiayaan alternatif, baik dari perbankan, PT SMI, atau lainnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bang Jo menyampaikan bahwa skema pinjaman daerah ini akan dibahas lebih detail dalam rapat Badan Anggaran DPRD Surabaya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang direncanakan digelar pekan ini.
“Fokus utama pembahasan adalah kemampuan fiskal Pemkot, baik dari sisi PAD maupun dana transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga akan membahas peruntukan dana pinjaman, yang harus diarahkan pada proyek-proyek strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.
“Kami akan memastikan bahwa pinjaman ini bukan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan PAD,” ujar Bang Jo.
Rapat tersebut juga akan membahas skema pembayaran, baik cicilan pokok maupun bunga, serta model penyaluran dan realisasi dana. Menurutnya, tidak ada dana tunai yang langsung dicairkan, melainkan dana akan langsung dialokasikan ke proyek-proyek tertentu.
“Semua ini harus dirancang secara profesional dan hati-hati agar tidak meninggalkan beban berat bagi pemerintahan berikutnya,” pungkasnya.
B4M/Lensa Parlemen
