Surabaya – Lensaparlemen.id
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya yang baru dilantik, Antiek Sugiharti, langsung bergerak cepat dengan memprioritaskan pembenahan data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Langkah tersebut disampaikan Antiek usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Surabaya yang membahas permasalahan klasifikasi desil data kesejahteraan sosial, Senin (6/4/2026).
Dalam rapat tersebut, isu validitas data menjadi sorotan utama karena dinilai berpengaruh langsung terhadap ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Yang jelas, pertama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, kami akan melakukan pengecekan data, terutama terkait data kemiskinan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang harus digunakan,” ujar Antiek.
Ia menegaskan, akurasi data menjadi kunci utama agar program bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, khususnya keluarga miskin dan kelompok rentan.
“Pelayanan kami kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin penerima bantuan sosial, termasuk lansia, menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.
Selain itu, Antiek memastikan pelayanan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial tetap berjalan optimal dan akan terus ditingkatkan kualitasnya.
“Termasuk pelayanan di UPT-UPT yang selama ini sudah berjalan, akan terus kami evaluasi dan tingkatkan,” jelasnya.
Sebagai pejabat yang baru menjabat, Antiek mengakui saat ini pihaknya masih melakukan konsolidasi internal guna memperkuat kinerja organisasi, termasuk memperbaiki sistem data dan koordinasi lintas instansi.
“Karena saya baru mulai hari ini, tentu kami masih melakukan konsolidasi di internal, termasuk pembenahan data dan koordinasi antar-OPD, serta dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Rapat dengar pendapat tersebut juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antar lembaga agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi desil yang berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Ke depan, Dinas Sosial Surabaya diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih akurat dan responsif dalam menangani persoalan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Reporter: B4M | Editor: Redaksi
