LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Budi Leksono, menegaskan pentingnya sejumlah prioritas strategis dalam pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan. Fokus utama mencakup penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembangunan infrastruktur yang tuntas, peningkatan kesejahteraan, hingga pengurangan angka pengangguran.
“Kami di Komisi B terus mengawal agar BUMD bisa berinovasi dan berkembang. Tantangan lima tahun ke depan cukup besar, dan BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Budi Leksono yang biasa disapa Bulek’s, saat ditemui media lensaparlemen.id, usai rapat pembahasan RPJMD, Rabu (25/6).
Bulek’s menekankan, pengembangan BUMD yang sehat akan berdampak langsung pada perbaikan perekonomian kota. Di samping itu, perhatian serius juga diberikan pada persoalan pemukiman, transportasi publik, dan pengelolaan limbah domestik.
Dalam pembahasan bersama 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Budi menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak sekadar janji. Ia menyebut proyek-proyek strategis seperti pengentasan banjir harus selesai tepat waktu dan berdampak nyata.
“Pembangunan infrastruktur harus purna, bukan sekadar janji. Kita harus memastikan dampaknya dirasakan warga, termasuk soal banjir yang menjadi masalah klasik,” ujarnya.
Sektor pendidikan dan pengentasan pengangguran juga menjadi prioritas. Menurut Budi, pemerintah kota perlu menciptakan lebih banyak peluang ekonomi melalui pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan titik-titik strategis lainnya yang dapat menyerap tenaga kerja.
“SWK dan wisata kuliner harus diperkuat. Ini tidak hanya menggerakkan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja,” imbuhnya.
Dalam konteks estetika dan tata kota, Budi menyebutkan bahwa kesejahteraan warga juga mencakup perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pelayanan publik, termasuk penerangan jalan umum dan penataan kampung.
“Target pada 2026 adalah kampung-kampung harus lebih tertata, bebas banjir, dan memiliki penerangan jalan yang layak. Ini bagian dari janji pemerintah kota yang harus diwujudkan,” tegasnya.
Bulek’s juga mengingatkan agar program fisik yang diusulkan tidak mengalami keterlambatan. Program pembangunan rumah susun dan rumah tidak layak huni (rutilahu) menurutnya harus diselesaikan dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat waktu.
“Semua upaya ini untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Bukan hanya janji, tapi kerja nyata yang berdampak langsung,” pungkas Bulek’s Politisi PDI-Perjuangan.
Pembahasan RPJMD sendiri masih terus berlangsung, dan menurut Budi, pihaknya akan menyampaikan lebih detail begitu pembahasan final rampung. (B4M)
