LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya tengah mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi acuan pembangunan lima tahunan di Kota Pahlawan. Dalam pembahasan tersebut, Sekretaris Pansus RPJMD, Ajeng Wira Wati dari Fraksi Gerindra, menegaskan pentingnya sinergi antara visi-misi Wali Kota, program daerah, dan arah kebijakan pusat.
“RPJMD ini merupakan bentuk penyelarasan antara visi kepala daerah dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional,” ujar Ajeng saat ditemui media lensaparlemen.id, usai rapat pembahasan RPJMD, Rabu (25/6).
Ajeng menekankan bahwa pelayanan dasar harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Ia menyoroti tiga aspek penting: pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
“Ketiga hal ini tidak boleh diabaikan atau dikurangi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Justru harus diperkuat sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Ajeng merinci bahwa misi pertama, kedua, dan kelima dalam RPJMD harus mendapat perhatian lebih, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai contoh, ia menyebut pentingnya keberadaan rumah sakit dan sekolah negeri yang mampu menjamin layanan gratis dan menjangkau semua warga, termasuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah.
“Kita ingin memastikan anak-anak Surabaya tidak hanya sehat dan berpendidikan, tapi juga siap kerja. Oleh karena itu, pelatihan kewirausahaan dan soft skill juga perlu diperluas,” jelasnya.
Pansus juga mendukung pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) baru sebagai upaya memperkuat ketenagakerjaan lokal. Selain itu, pemerataan sekolah negeri menjadi sorotan, mengingat masih ada kecamatan di Surabaya yang hanya memiliki satu SMP negeri.
“Harus ada minimal dua SMP negeri per kecamatan. Ini bentuk pemerataan pendidikan,” tambahnya.
Dengan semangat inklusivitas dan keadilan sosial, DPRD Kota Surabaya melalui Pansus RPJMD mendorong agar seluruh program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan tidak meninggalkan kelompok marginal
Dari sisi sosial, Ajeng menyebut pentingnya inovasi seperti sekolah rakyat yang rencananya akan dibuka di wilayah Surabaya Utara. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak disabilitas atau inklusi.
“RAP (Rencana Aksi Penyandang Disabilitas) harus tetap dilanjutkan. Jika sebelumnya direncanakan ada lima sekolah inklusi, ke depan harus dibangun lebih banyak demi pemerataan dan keterjangkauan,” Pungkasnya. (B4M)
