Surabaya – Lensaparlemen.id
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa sebanyak 83 persen data bantuan sosial (bansos) di Kota Surabaya telah diperbarui. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami sistem desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kota Surabaya, Dr. Arrief Chandra Setiawan, S.ST., M.Si., kepada lensaparlemen.id, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, minimnya pemahaman masyarakat terkait pengelompokan desil—mulai dari desil 1 hingga desil 10—menjadi salah satu penyebab munculnya keluhan di lapangan.
“Masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu desil satu, desil dua, serta kriteria penerima bantuan. Ini yang kemudian menimbulkan berbagai komplain,” ujarnya.
Menurutnya, dalam sistem pendataan bansos terdapat dua istilah penting, yakni inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika seseorang yang tidak berhak justru menerima bantuan, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang berhak justru tidak terdata.
“Misalnya ada warga yang seharusnya masuk desil rendah dan berhak mendapat bantuan, tetapi tidak terdaftar. Itu yang disebut exclusion error,” jelasnya.
Kondisi tersebut berdampak pada munculnya protes masyarakat yang merasa penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran.
Meski begitu, BPS memastikan proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat terus berjalan secara bertahap.
Hingga saat ini, capaian pembaruan data telah mencapai 83 persen, sementara sisanya sebesar 17 persen masih dalam proses.
“Data di Surabaya sudah 83 persen di-update. Sisanya akan terus diperbaiki secara bertahap,” katanya.
BPS juga membuka akses bagi masyarakat untuk mengecek status desil secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEn).
Jika ditemukan ketidaksesuaian, warga dapat mengajukan perbaikan melalui Dinas Sosial atau BPS.
“Kalau masyarakat merasa datanya tidak sesuai, misalnya seharusnya desil 3 tapi tercatat desil 7, itu bisa diperbaiki melalui mekanisme yang ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembaruan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Untuk hasil pendataan terbaru, saat ini masih dalam tahap verifikasi dan pemeringkatan.
“Hasil pendataan hingga 20 Januari akan diverifikasi dan diperingkatkan pada minggu ketiga April. Insyaallah awal Mei sudah bisa dirilis,” ujarnya.
Dalam proses pendataan, Pemerintah Kota Surabaya melibatkan sekitar 5.400 aparatur sipil negara (ASN) yang turun langsung ke lapangan. Ke depan, proses ini juga akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta partisipasi aktif masyarakat.
BPS menegaskan akan terus melakukan pengecekan lapangan guna memastikan akurasi data, termasuk mencocokkan kondisi ekonomi warga dengan kategori desil yang ditetapkan.
“Kami akan memastikan data yang dilaporkan benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” pungkasnya.
Reporter: B4M | Editor: Redaksi
