Lensa Parlemen l Surabaya – Setelah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, PPKM darurat, PPKM Level 4 dan perpanjangan sampai 16 Agustus 2021 di Kota Surabaya oleh Pemerintah Pusat menjadi perhatian berbagai pelaku usaha hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Anas Karno wakil ketua komisi B yang membidangi perekonomian DPRD kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Surabaya memberikan pendampingan dan intervensi terhadap 37.000 pelaku UMKM.
Anas Karno menyatakan lewat tertulis ke media lensaparlemen.id , ” Saya minta kita memiliki data valid pelaku UMKM jadi bisa diajukan ke Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat , jadi dikawal usulannya berapa dan yang realisasinya berapa kita tahu,” Selasa, 10/8/2021.
Ia juga mendorong lanjut dia, agar BUMD Pemerintah Kota Surabaya bisa memberikan Pendampingan dan Stimulus bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya sehingga bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam Upaya pemulihan Ekonomi.
” Seperti BPR Surya Artha Utama bisa memberikan Bantuan akses permodalan bagi UMKM maupun program – program lainnya “, kata Anas Karno Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.
” Pemberian bantuan dan permodalan menurutnya akan sia – sia tanpa pendampingan secata serius. Selain itu Anas Karno juga meminta Pemerintah Kota memastikan agar Pelaku Usaha di Sentra Wisata Kuliner (SWK) sudah tuntas dilakukan Vaksinasi guna mempercepat Herd Immunity”, pungkasnya. (B4M)
