Surabaya | Lensaparlemen.id
Anggota DPRD Kota Surabaya Komisi D yang membidangi kesehatan dan pendidikan, Dr. Zuhrotul Mar’ah, menegaskan bahwa beasiswa Surabaya Tangguh dapat digabung dengan beasiswa lain, selama tidak melanggar ketentuan dari pemberi beasiswa masing-masing.
dr. Zuhrotul Mar’ah, menyatakan saat kegiatan reses di Balai RW 02 Asem Bagus, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, yang dihadiri pengurus RW 02, RT 01–RT 08, warga, kader PKK, KSH, serta Karang Taruna, Selasa malam (10/2/2026).
“Untuk beasiswa Surabaya Tangguh, saat ini tidak ada larangan menerima beasiswa lain, karena kami menyadari nominal Rp2,5 juta itu masih sangat terbatas. Jadi silakan, asal ketentuannya tidak melanggar aturan dari pemberi beasiswanya,” ujar Zuhrotul kepada warga.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dalam satu keluarga hanya satu anak yang dapat mengakses beasiswa tersebut. Jika anak pertama sudah menerima beasiswa Surabaya Tangguh, maka anak kedua belum dapat mengajukan program yang sama.
“Prinsipnya satu keluarga satu penerima. Kalau satu anak sudah mendapatkan, anak lainnya belum bisa mengakses sertifikat atau pembukaan beasiswa ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Zuhrotul juga menyoroti persoalan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinilai masih banyak tidak tepat sasaran. Ia mengungkapkan bahwa pada akhir 2025 lalu dilakukan pemutakhiran data karena ditemukan banyak penerima BPJS PBI yang secara ekonomi sebenarnya mampu.
“Bahkan ada yang anaknya pengusaha, mantunya dokter, tapi masih tercatat sebagai BPJS PBI. Dari pemutakhiran itu, ,” ungkapnya.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga berdampak pada warga yang benar-benar membutuhkan, tetapi ikut terhapus dari data. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mekanisme sanggahan sebelum kepesertaan dihentikan.
“Harusnya ada pemberitahuan dan waktu sanggahan. Kalau memang masih layak, kepesertaan bisa diaktifkan kembali satu sampai tiga bulan. Jangan langsung dihentikan tanpa ruang klarifikasi,” tegasnya.
Zuhrotul menambahkan, saat ini BPJS PBI kelas 3 di Surabaya masih dapat diakses oleh warga tidak mampu, meskipun ke depan kebijakan tersebut bisa berubah mengikuti regulasi nasional.
Menjawab pertanyaan warga terkait pekerja yang terkena PHK, Zuhrotul menjelaskan bahwa peserta BPJS harus segera melapor ke kantor BPJS agar status kepesertaan tidak menumpuk menjadi tunggakan.
“Kalau mampu, silakan bayar mandiri. Kalau tidak mampu, segera daftar ke Dinas Sosial untuk PBI. Jangan dibiarkan, karena akan dianggap sebagai utang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penentuan desil kesejahteraan yang dinilai belum realistis. Menurutnya, batas pengeluaran Rp1,5 juta per bulan yang langsung masuk desil atas dan tidak bisa mengakses intervensi sosial sangat memberatkan warga.
“Sekarang Rp1 juta itu untuk keluarga dengan tiga anak jelas kurang. Tapi langsung dianggap mampu dan tidak berhak bantuan. Ini yang sedang kami perjuangkan agar penentuan desil lebih adil dan kontekstual dengan kondisi Surabaya,” katanya.
Terkait layanan kesehatan lansia, Zuhrotul mengingatkan kembali pentingnya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang difasilitasi BPJS Kesehatan melalui Puskesmas.
“Harus ada sinergi antara kelurahan dan Puskesmas. Prolanis ini penting karena mencakup pemeriksaan rutin, edukasi kesehatan, dan pencegahan penyakit kronis,” ujarnya.
Ia menambahkan, jumlah peserta Prolanis yang terdaftar akan menentukan besaran anggaran dari BPJS Kesehatan.
Di akhir dialog, Zuhrotul menyatakan kesiapannya membantu warga tidak mampu, termasuk kebutuhan alat kesehatan sederhana, selama benar-benar sesuai kondisi ekonomi warga.
“Kalau memang tidak mampu dan datanya jelas, insyaallah kami bantu. Tapi kalau masih mampu, mohon maaf, itu tidak bisa,” pungkasnya.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi
