DPRD Surabaya menggelar evaluasi menyusul dugaan keracunan makanan program MBG yang dialami sekitar 210 orang, sembari menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan.
Surabaya – Lensaparlemen.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dugaan kasus keracunan makanan yang dialami sekitar 210 orang di sejumlah sekolah di Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Para korban terdiri dari siswa, guru, dan wali murid yang mengalami keluhan seperti mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Evaluasi dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Surabaya yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni bersama Komisi D.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bubutan Tembok Dukuh.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan anak-anak.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan telah menangani para korban di sejumlah fasilitas kesehatan. Sebagian besar pasien dilaporkan telah pulang setelah menjalani perawatan.
Hingga saat ini, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah sumber masalah berasal dari bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, atau distribusi.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang turut hadir dalam rapat tersebut dan meninjau korban di rumah sakit menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap dapur penyedia makanan.
Ia menekankan perlunya sistem pemeriksaan harian, termasuk kebersihan dapur, suhu penyimpanan makanan, dan standar higienitas.
“Perlu ada checklist harian karena ini menyangkut makanan untuk anak-anak,” kata Pigai.
Ia juga meminta operasional SPPG yang diduga terkait insiden ini dihentikan sementara selama proses evaluasi berlangsung.
Selain evaluasi dapur MBG, DPRD Surabaya juga mendorong penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai langkah penanganan awal jika terjadi kondisi darurat di lingkungan sekolah.
Berdasarkan data sementara, sekitar 210 orang dilaporkan terdampak. Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa penanganan korban menjadi prioritas utama sambil menunggu hasil investigasi resmi.
Reporter: Bambang
Editor Redaksi
