LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menunjukkan komitmen serius dalam menata kota dan menertibkan praktik parkir liar yang meresahkan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya pada Selasa (10/6) di kawasan Dharmahusada, Wali Kota Eri menemukan dua minimarket yang tidak memiliki juru parkir resmi.
Menindaklanjuti temuan tersebut, ia langsung memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menutup area parkir di dua lokasi tersebut dengan memasang garis penyegelan sebagai bentuk penegakan aturan.
Langkah cepat dan tegas tersebut mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, menyambut baik upaya yang dilakukan Pemerintah Kota. Menurutnya, penertiban parkir liar merupakan langkah strategis dalam menciptakan iklim usaha yang lebih tertib dan mendukung pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Keberadaan parkir liar tidak hanya mengganggu ketertiban dan keindahan kota, tetapi juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk mengakses ruang usaha yang aman dan nyaman,” ujar Enny saat diwawancarai oleh lensaparlemen.id, Kamis (12/6).
Enny menambahkan bahwa pengelolaan parkir di sekitar pusat usaha, seperti minimarket dan swalayan, harus menjadi perhatian. Ia mendorong pihak pengelola toko modern untuk menyediakan area parkir resmi yang tidak berbayar. Selain itu, ia mengusulkan agar area halaman swalayan dapat disinergikan dengan pelaku UMKM lokal untuk dijadikan tenant usaha dengan harga sewa yang terjangkau.
“Ini bukan sekadar soal ketertiban, tapi juga soal keberpihakan pada rakyat kecil. UMKM butuh ruang tumbuh, dan penataan yang baik bisa memberikan dampak ekonomi yang positif bagi mereka,” tegas legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Lebih lanjut, Enny menekankan pentingnya peran aktif Pemkot Surabaya dalam menyediakan fasilitas parkir yang layak, aman, dan ramah bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Ia menyatakan bahwa akses parkir yang memadai akan meningkatkan kenyamanan pengunjung, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan omset usaha.
Langkah Wali Kota Eri dalam menertibkan parkir liar juga dinilai sebagai upaya konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, sekaligus memperkuat tata kelola ruang publik di Surabaya.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menciptakan Kota Surabaya yang lebih tertib, aman, dan inklusif bagi pelaku UMKM dan masyarakat secara luas,” pungkas Enny. (B4M)
