Arsip Tag: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Open House Prabowo, LaNyalla Datang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Gerindra

LENSA PARLEMEN – JAKARTA, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berserta istri dan anak, mendatangi open house di rumah Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024) petang.

LaNyalla beserta keluarga disambut langsung Prabowo Subianto. Tampak ikut menyambut Titiek Soeharto yang juga hadir di Kertanegara. Kedua keluarga itu pun berfoto bersama sambil berbincang.

“Silaturahmi sekaligus nostalgia saja, karena saya sejak tahun 2009 berkhidmat di Partai Gerindra. Bahkan saya terlibat di timses nasional Pilpres 2014, saat Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Jadi di sini nostalgia juga ketemu teman-teman lama yang dulu sama-sama,” tukas LaNyalla kepada media.

LaNyalla memang pemegang Kartu Anggota Partai Gerindra yang diterbitkan pada 29 Juli 2009, setahun setelah Gerindra didirikan. KTA tersebut ditandatangani (saat itu, red) oleh Ketua Umum Suhardi dan Sekjend Ahmad Muzani. Namun di tahun 2019 LaNyalla memilih menjadi calon legislatif dari unsur Perseorangan di DPD RI.

Seperti diketahui publik, LaNyalla memilih maju sebagai calon anggota DPD RI setelah Partai Gerindra tidak mengusung dirinya sebagai calon gubernur dalam pilkada Jawa Timur 2018 silam. Namun LaNyalla mengaku bersyukur, karena ternyata setahun kemudian Allah SWT menakdirkan dirinya menjadi Ketua DPD RI.

Ia pun mengaku sudah melupakan soal pencalonan Gubernur Jatim saat itu, karena dirinya fokus dengan tugas dan amanat sebagai Ketua Lembaga Negara yang harus memperjuangkan kepentingan daerah dalam koridor kebangsaan.

“Tidak ada masalah. Sejak saya menjadi Ketua DPD RI, saya beberapa kali bertemu Pak Prabowo di acara kenegaraan, baik di Istana Presiden maupun di acara Sidang Tahunan MPR di komplek Parlemen Senayan,” imbuhnya.

Sebelum open house di kediaman Prabowo, LaNyalla beserta istri dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan istri juga telah bertemu Prabowo dan Putranya Didit Hediprasetyo, saat menghadiri Open House Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu pagi. (Red)

Kontrak PPPK Banyuwangi Berakhir, LaNyalla Berharap Bupati Akomodatif

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali memperlihatkan sikap tegasnya dalam membantu daerah. Itu setelah, senator asal Jawa Timur itu meminta kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani agar akomodatif dengan memaksimalkan perpanjangan kerja 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut.

Kendati demikian, LaNyalla menghormati kriteria perpanjangan yang diberikan Bupati Banyuwangi, yaitu penilaian atas kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Itu karena memang kriteria penilaian bisa diberlakukan oleh Bupati.

“Tetapi sebagai bagian dari penyanggah ekonomi dan pendukung daya beli masyarakat, sebaiknya memang dilakukan akomodasi terhadap mereka, untuk diperpanjang. Sebab, tingkat daya beli masyarakat belum membaik. Sehingga mereka yang masih bekerja dan berpenghasilan, sangat menolong indeks konsumsi masyarakat,” tandas LaNyalla, Minggu (7/1/2024).

Selama ini LaNyalla memang dikenal peduli dengan rekruitmen PPPK, terutama dari kalangan tenaga pendidik atau guru honorer. Di level Pemprov Jawa Timur, sekitar 6.000 lebih guru honorer telah diperjuangkan oleh pria asli Bugis itu, melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Bahkan LaNyalla mengawal langsung penyerahan berkas mereka ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diketahui, kontrak ribuan PPPK Banyuwangi selesai di awal tahun 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah evaluasi terhadap keberadaan mereka. Salah satunya, peran serta dalam penanganan kemiskinan menjadi salah satu penilaian evaluasi.

Tenaga PPPK yang habis masa kontraknya terdiri dari 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang dari formasi teknis dan 2.062 orang formasi guru. Mereka tengah menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), untuk menentukan apakah diperpanjang kontraknya atau tidak.

Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan mereka dalam pengentasan kemiskinan daerah. Karena selama menjalani kontrak, mereka dilibatkan dalam beberapa program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi dan pendampingan warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK.

Hal itu menjadi kebijakan, karena Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Di antaranya adalah penuntasan anak miskin tidak/ putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.(*)