Arsip Tag: Ketua DPD RI

NASIONAL

Ketua DPD RI Ingatkan 13 Gubernur Ancaman Kemarau Panjang, Ini Daftarnya

Tinggalkan komentar

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Merujuk laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ada 13 daerah di Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para kepala daerah yang wilayahnya terancam kemarau panjang untuk melakukan mitigasi dan langkah strategis sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi dampak kekeringan, kenaikan suhu ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen.

“Berkaitan dengan ancaman kemarau panjang prediksi BMKG, saya meminta semua kepala daerah merespon peringatan ini dengan melakukan mitigasi di daerah masing-masing. Upaya ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban, baik materi maupun jiwa,” ujar LaNyalla, Selasa (4/6/2024).

Menurut pria berdarah Bugis itu musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Sehingga mitigasi juga merupakan tugas bersama tidak hanya pemerintah daerah, melainkan lintas dinas, lembaga dan masyarakat. Karena itulah para kepala daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BPBD, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dinas terkait lainnya.

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kesadaran dan kerja sama masyarakat penting juga ditumbuhkan dalam menghadapi musim kemarau untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

“Kepada masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu bencana, terutama kebakaran pemukiman, hutan dan lahan,” katanya.

Daftar wilayah yang harus waspada kemarau Juni 2024

Aceh
Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie dan Pidie Jaya.

Sumatera Utara
Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Riau
Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu.

Jambi
Bungo, Tebo, Muara Bungo, Sarolangun, Muaro Jambi, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, dan Kota Jambi.

Bengkulu
Muko Muko

Sumatera Selatan
Empat Lawang, Lahat, Kota Pagar Alam, dan Musi Rawas

Lampung
Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Ogan Komering Ilir.

Jawa Barat
Bandung, Bandung Barat, Indramayu, Subang, Sumedang, Garut, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Tasikmalaya.

Jawa Tengah
Brebes, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Pekalongan Barat, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, dan Banjarnegara.

Jawa Timur
Trenggalek–Tulungagung, Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Lumajang, dan Sumenep.

Kalimantan Timur
Kab. Paser

Sulawesi Selatan
Pinrang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Pinrang, Parepare, dan Sidrap.

Maluku
Kab. Buru

(Redaksi)

NASIONAL

LaNyalla Maju Lagi Ketua DPD RI, Presiden Jokowi Beri Restu

Tinggalkan komentar

LENSA PARLEMEN – DUMAI,
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk maju kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.

Restu dari orang nomor 1 di Indonesia itu disampaikan saat keduanya menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda, Komplek Pertamina Blok Hulu Rokan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (1/6/2024).

Menurut LaNyalla, dirinya mengatakan langsung kepada Presiden Jokowi untuk mohon doa restu tentang rencana untuk maju kembali sebagai Ketua DPD RI. Jawaban Presiden, menurut LaNyalla, sangat lugas dan memberi dukungan penuh.

“Sebagai etika dan adat ketimuran, saya sampaikan langsung ke Presiden Jokowi, permohonan doa restu terkait rencana saya untuk maju kembali sebagai Ketua DPD RI periode selanjutnya. Pak Presiden menjawab sangat jelas, ‘memang siapa lagi selain Pak Ketua’. Bagi saya jawaban itu merupakan restu dan dukungan,” ujar LaNyalla.

Tentu saja, restu Jokowi menambah semangat LaNyalla untuk memperkuat DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Lampu hijau dari Presiden tentu saja semakin menambah semangat dan kekuatan saya, dan para anggota DPD RI lainnya untuk lebih kerja keras lagi dalam menjawab permasalahan daerah,” katanya.

Dalam upacara Harlah Pancasila yang mengusung tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045″, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didaulat membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara, sedangkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didapuk sebagai pembaca teks Pancasila. Pembacaan doa oleh Menko PMK, Muhajir Effendi. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira.

Dalam pidatonya Jokowi mengatakan bangsa Indonesia bersyukur mempunyai Pancasila sehingga masih kokoh, stabil, bersatu padu dan mampu tumbuh ekonominya meski di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

“Dunia dilanda berbagai krisis, geopolitik yang penuh rivalitas. Tetapi kita selalu optimis karena Pancasila yang memandu arah bangsa. Kita juga punya modal sosial dan budaya yang kokoh. Punya Sumber Daya Manusia yang unggul dan Sumber Daya Alam yang melimpah,” ucapnya. (Red)

NASIONAL

10 Provinsi Jadi Primadona Investasi Asing, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Pastikan Keterlibatan Masyarakat di Daerah

Tinggalkan komentar

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
10 Provinsi di Indonesia menjadi primadona Penanaman Modal Asing (PMA). Hal itu terbukti dengan pencatatan realisasi investasi di tahun 2023 yang mencapai 50,27 Milyar USD atau sekitar 774,96 Triliun Rupiah.

Kesepuluh provinsi tersebut adalah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Dari 10 Provinsi tersebut, investasi terbesar masih di sektor mineral, perkebunan, migas, emas dan sumber daya kehutanan. Kecuali DKI Jakarta yang banyak menerima investasi di sektor transportasi, pergudangan, perkantoran, telekomunikasi dan restoran.

“Tentu ini patut disyukuri. Dan pemerintah harus terus memperbaiki indeks Easy of Doing Business (EoDB) kita. Sehingga semakin mempercepat proses realisasi investasi di tahun- tahun ke depan. Tetapi di satu sisi, pemerintah juga harus memastikan keterlibatan masyarakat di daerah- daerah tersebut,” tandas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Rabu (22/5/2024).

Dikatakan LaNyalla, sebagai wakil daerah, sudah menjadi tugas DPD RI untuk memastikan masyarakat di daerah merasakan langsung dampak pembangunan dan investasi. Terutama untuk memajukan kesejahteraan umum di daerah. Karena hal itu merupakan salah satu hakikat dari Keadilan Sosial.

“Karena teorinya sudah jelas, tanpa keadilan sosial, kemakmuran tidak akan dirasakan secara utuh. Karena itu saya mendukung dan menyarankan agar pemerintah memastikan skema keterlibatan masyarakat dalam merasakan secara langsung hasil dari investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” tandas Mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu.

LaNyalla mengusulkan agar pemerintah menjajaki skema keterlibatan masyarakat dalam proses investasi, melalui Skema public, private, people partnership (PPPP). Jadi bukan sekadar public, private partnership (PPP), atau KPBU (kejasama pemerintah badan usaha) saja. Tetapi ada ruang keterlibatan people di dalamnya.

“Dengan begitu, masyarakat yang hidup di wilayah atau kawasan yang terkena dampak investasi, menjadi bagian dari proses ekonomi tersebut. Sehingga saya yakin, proses pembangunan dan penyiapan infrastruktur tersebut akan lebih cepat dan lancar, karena mendapat dukungan masyarakat di daerah,” imbuh kandidat doktor ilmu hukum pembangunan itu.

Seperti diketahui di tengah lesunya industri manufaktur akibat disrupsi market regional maupun global, investasi di sektor sumber daya alam masih menjadi primadona bagi Indonesia. Sehingga beberapa kali Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan yang disumbang kenaikan harga komoditas sumber daya alam.

Sementara itu, menurut data dari GoodStasts, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi asing sepanjang tahun 2023 yang mencapai US8,28 miliar dolar atau sekitar Rp126,37 triliun. Dan menempati urutan teratas.

Dikutip dari akun instagram resmi GoodStats dijelaskan bahwa Jawa Barat berhasil kembali menempati posisi teratas setelah di 2022 lalu, posisinya tergeser oleh Sulawesi Tengah. Sehingga tahun 2023, lima besar provinsi dengan tingkat investasi tertinggi adalah Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DKI Jakarta dan Jawa Timur. (Rul)

NASIONAL

Temui Ketua DPD RI, LBM PWNU Jabar Sampaikan Rekomendasi Bathsul Masail Kubro III Terkait UU DKJ

Tinggalkan komentar

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dalam pernyataannya, LBM PWNU Jabar menyampaikan tiga rekomendasi yang diserahkan langsung kepada LaNyalla untuk ditindaklanjuti.

Aspirasi yang mereka sampaikan merupakan rekomendasi hasil kajian mendalam pada acara Bahtsul Masail Kubro III beberapa waktu lalu, yang secara khusus membahas UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang beririsan dengan kepentingan masyarakat Jawa Barat.

“Rekomendasi pertama, mendorong judicial review UU DKJ, khususnya Bab IX Kawasan Aglomerasi pasal 51 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1, 2 dan 3,” kata Ketua Dewan Penasehat LBM PWNU, KH Ahmad Muthohar di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan Setia Budi, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Rekomendasi kedua, kata Kiai Muthohar, mendorong lahirnya UU tentang Aglomerasi untuk tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jakarta dan Banten, yang berprinsip pada keadilan dan pemerataan dengan beberapa ketentuan.

Yakni, pertama, keuntungannya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Jawa Barat, Jakarta dan Banten, bukan sebagai ajang memperkaya segelintir konglomerat.

“Kedua, memprioritaskan potensi SDM lokal dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri,” tutur Kiai Muthohar.

Ketiga, mengantisipasi dampak negatif secara maksimal pada lingkungan, budaya, agama dan pendidikan dan sosial masyarakat sekitar.

“Keempat, mengawal secara optimal distribusi CSR untuk kepentingan masyarakat lokal,” ujar Kiai Muthohar. Kelima, dalam proses alih fungsi lahan masyarakat menjadi lahan industri, pemerintah harus memakai prinsip ganti rugi yang proporsional, layak dan adil, kepada pemilik lahan.

“Terakhir, menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional untuk menghindari impor,” tutur Kiai Muthohar. Sedangkan rekomendasi ketiga, Kiai Muthohar menyebut LBM PWNU Jabar mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 yang menempatkan pengambilan keputusan oleh semua elemen masyarakat tanpa ada yang ditinggalkan, sehingga tercipta produk undang-undang yang berkeadilan.

Ketua DPD RI mengucapkan terima kasih atas aspirasi terkait UU Daerah Khusus Jakarta, yang telah disampaikan kepada dirinya. LaNyalla juga bersyukur salah rekomendasinya adalah agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LBM PWNU Jabar yang memiliki kesadaran sama dengan DPD RI, bahwa bangsa ini memang harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum,” tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan akan meneruskan rekomendasi LBM PWNU Jabar terkait UU DKJ dan pentingnya bangsa ini kembali ke konstitusi asli bangsa Indonesia, kepada pihak-pihak terkait.

“Terkait UU DKJ, saya akan teruskan aspirasi ini kepada Wakil Presiden dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas pihak pembuat Peraturan Pemerintah dan Ketua DPR RI, sebagai pihak pembentuk UU,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, menggeser pemegang kedaulatan rakyat di negara ini. Sebelum dilakukan amandemen, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, melalui wakil mereka yang lengkap yang berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
“Setelah diamandemen, kekuasaan menjalankan negara hanya ada di tangan partai dan presiden terpilih,” terang LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus DPD RI, Sefdin Syaifudin. Sementara delegasi dari LBM PWNU dipimpin langsung KH Juhadi Muhammad (Ketua PWNU Jabar), Arif Khasbullah (Wakil Sekretaris PWNU Jabar) dan KH Ahmad Muthohar (Ketua Dewan Penasehat LBM PWNU). Turut hadir Raja LAK Galuh Pakuan RM Evi Silviadi Sanggabuana.

Sementara pengurus LBM PWNU Jabar hadir pula KH Ghufroni Masyhuda, KH Abdul Hamid, KH Mohammad Mubasysyarum Bih, KH Syaamil Mumtaz, KH M Nur Sholihin, dan KH Nur Kholis. (Rul)

NASIONAL

Ketua DPD RI Dukung Pengembangan KEK Sorong Sebagai Upaya Pendekatan Kesejahteraan di Papua

Tinggalkan komentar

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Upaya keras Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, mendapat respon positif dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Senator asal Jawa Timur itu menilai KEK Sorong menjadi salah satu instrumen dan lokomotif percepatan pembangunan ekonomi di Papua, yang merupakan pendekatan kesejahteraan atas problematika yang kompleks di sana.

“Probematika di Papua sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kesejahteraan. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi akan mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan di tanah Papua,” ujar LaNyalla, Senin (20/5/2024).

Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan supaya semua pihak di Papua untuk satu irama dalam cara pandang dan menunjukkan kontribusi nyata membangun KEK Sorong menjadi lebih baik ke depan.

“Setiap pemerintah provinsi di Papua harus memiliki pemikiran yang sama bahwa instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua salah satunya adalah KEK Sorong. Mari semua mengambil peran dalam pengembangannya. Jalan bersama-sama. Sebab dampak ekonominya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua,” imbuh dia.

Menurut dia, secara konkret keberadaan KEK Sorong dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap sumber daya dan layanan, juga langkah pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan industri lokal lainnya.

“Hadirnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat memberikan harapan terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Saya rasa itulah pendekatan yang tepat dalam menangani problematika di Papua,” kata LaNyalla.

Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Papua Barat Daya berupaya merangkul seluruh Pj Gubernur se-tanah Papua dalam pengembangan KEK Sorong sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua. Apalagi dalam waktu dekat ini akan dimulai pembangunan smelter di kawasan itu.

KEK di Kota Sorong diresmikan tahun 2021. Dengan adanya KEK di Sorong, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi disparitas ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua.

Selain KEK, di Papua pun ada kawasan industri di Kabupaten Teluk Bintuni dan kawasan industri di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Kemudian direncanakan akan dibangun satu kawasan industri di bidang pertanian di Merauke Provinsi Papua Selatan. (Rul)

NASIONAL

Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan Ketua DPD RI di Tengah Moratorium Menteri Keuangan

Tinggalkan komentar

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jawa Timur, pada Senin (13/5/2024).

Pembangunan Kantor Daerah DPD RI di Jalan Jemur Andayani, Wonocolo, Surabaya itu merupakan sejarah baru yang ditorehkan oleh Ketua DPD RI di tengah moratorium atau penghentian pembangunan gedung Kementerian dan Lembaga, yang diberlakukan pemerintah pusat, sejak tahun 2014 lalu, melalui Surat Menteri Keuangan.

“Pembangunan Kantor Daerah DPD RI melalui mekanisme hibah dan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jatim adalah terobosan sebagai jalan keluar atas adanya moratorium oleh Menteri Keuangan. Ini adalah yang pertama dalam sejarah DPD RI. Dan sejarah itu kita ukir di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Jawa Timur,” ujar LaNyalla.

Dalam kesempatan itu LaNyalla berharap Pemerintahan yang akan datang, segera mencabut moratorium pembangunan gedung Kementerian dan Lembaga. Karena pembangunan Kantor Daerah DPD RI
adalah amanat Undang-Undang MD3. Apalagi anggota DPD RI di setiap daerah wajib menyerap aspirasi di daerahnya melalui kantor perwakilan yang ada.

“Sehingga agak rancu bila kita lihat hirarki hukum, dimana amanat Undang-Undang bisa dihentikan oleh Surat Menteri,” tukasnya.

Selanjutnya LaNyalla berharap pembangunan kantor daerah benar- benar mampu menjadi saluran aspirasi bagi seluruh stakeholder di Jawa Timur.

“Pembangunan kantor daerah merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penyerapan aspirasi masyarakat serta penguatan kepentingan daerah yang menjadi tugas utama anggota DPD RI. ” ujar LaNyalla dalam sambutannya.

Dengan adanya kantor yang lebih representatif, LaNyalla berharap anggota DPD RI daerah pemilihan Jatim dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas, terutama dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat di daerah.

“Semoga pembangunan kantor ini berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Saya juga berharap, para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur semakin terpacu semangatnya untuk lebih dekat dan menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Jawa Timur,” kata dia.

LaNyalla menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jawa Timur, khususnya di era kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak, serta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang telah menyetujui dan menuntaskan proses hibah tanah dan bantuan Pemprov Jawa Timur untuk pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Jatim Bapak Adhy Karyono, yang melanjutkan proses tersebut,” tukas dia.

Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya berharap keberadaan Kantor Daerah DPD RI di Jatim akan memberikan ruang partisipatoris dari masyarakat dan daerah yang diwakili oleh anggota DPD RI.

“Kami bangga Ketua DPD RI berasal dari Jatim. Tentu ini menjadi kekuatan besar bagi Jatim. Makanya kami support sehingga keberadaan kantor daerah akan memudahkan dalam menjaring aspirasi dan mengawalnya hingga terealisasi oleh pemerintah pusat,” papar Khofifah.

Adanya Kantor DPD RI di Jatim, lanjut Khofifah juga diharapkan semakin memperkuat Jatim yang merupakan centre of gravity Indonesia. “Ketika IKN Nusantara sudah berjalan, secara de jure ibukota negara di sana, tetapi sebenarnya secara de facto ibukota negara itu ada di Jawa Timur,” tegasnya.

Sekjen DPD RI Rahman Hadi menjelaskan proses hibah tanah Gedung DPD RI Jatim diawali saat Ketua DPD RI menyampaikan secara lisan kepada Khofifah ketika berkunjung ke Kantor Gubernur Jatim pada 1 November 2019. Setelah itu, DPD RI menindaklanjuti dengan mengirim surat resmi. 15 bulan kemudian, tepatnya pada 24 Februari 2021, hibah tanah terealisasi dengan luas 2000 meter persegi.

“Karena Moratorium pembangunan gedung kementerian negara atau lembaga oleh Menteri Keuangan belum dicabut, maka Ketua DPD RI meminta kepada Ibu Khofifah saat itu agar dapat diberikan bantuan pembangunan melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang dengan total Rp16.277.000.000,” katanya.

Di atas tanah seluas 2000 meter tersebut, menurut Rahman Hadi, nantinya akan berdiri Gedung Kantor 2,5 lantai dengan total luas lantai sebesar 1.714,6 meter persegi. Di dalamnya terdapat 6 ruang Anggota DPD RI, 1 ruang Staf Ahli Anggota DPD RI, 1 ruang kepala kantor,2 ruang sekretariat, 1 ruang serbaguna, 1 ruang rapat,1 musholla dan beberapa ruang pendukung lainnya.

“Proses pembangunan direncanakan akan selesai dalam kurun waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan 19 September 2024,” ujar Rahman Hadi.

Hadir dalam acara peletakan batu pertama sekaligus pemberian santunan kepada anak-anak yatim Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, anggota DPD RI dapil Jatim Evi Zainal Abidin dan Adilla Aziz, Habib Ali Alwi (Banten), Andi Muh Ihsan dan Tamsil Linrung (Sulsel), Elviana (Jambi), Amang Syafruddin (Jabar), Alirman Sori (Sumbar), M Afnan Hadikusumo (DIY), Amirul Tamim (Sultra), Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulbar), Sudirman dan Fahrul Razi (Aceh), Gubernur dan Wagub Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, Sekjen DPD RI beserta jajaran, Eddy Supriyanto, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mewakili Pj Gubernur Jatim, unsur Forkopimda Jatim, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua KONI Jatim M Nabil, Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi, Senator terpilih pada Pemilu 2024 Lia Istifhama dan Kondang Kusumaning Ayu (Jatim), Rudi Tirtayana (Papua Selatan), para tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.(Red)

NASIONAL

Kontrak PPPK Banyuwangi Berakhir, LaNyalla Berharap Bupati Akomodatif

Tinggalkan komentar

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali memperlihatkan sikap tegasnya dalam membantu daerah. Itu setelah, senator asal Jawa Timur itu meminta kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani agar akomodatif dengan memaksimalkan perpanjangan kerja 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut.

Kendati demikian, LaNyalla menghormati kriteria perpanjangan yang diberikan Bupati Banyuwangi, yaitu penilaian atas kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Itu karena memang kriteria penilaian bisa diberlakukan oleh Bupati.

“Tetapi sebagai bagian dari penyanggah ekonomi dan pendukung daya beli masyarakat, sebaiknya memang dilakukan akomodasi terhadap mereka, untuk diperpanjang. Sebab, tingkat daya beli masyarakat belum membaik. Sehingga mereka yang masih bekerja dan berpenghasilan, sangat menolong indeks konsumsi masyarakat,” tandas LaNyalla, Minggu (7/1/2024).

Selama ini LaNyalla memang dikenal peduli dengan rekruitmen PPPK, terutama dari kalangan tenaga pendidik atau guru honorer. Di level Pemprov Jawa Timur, sekitar 6.000 lebih guru honorer telah diperjuangkan oleh pria asli Bugis itu, melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Bahkan LaNyalla mengawal langsung penyerahan berkas mereka ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diketahui, kontrak ribuan PPPK Banyuwangi selesai di awal tahun 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah evaluasi terhadap keberadaan mereka. Salah satunya, peran serta dalam penanganan kemiskinan menjadi salah satu penilaian evaluasi.

Tenaga PPPK yang habis masa kontraknya terdiri dari 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang dari formasi teknis dan 2.062 orang formasi guru. Mereka tengah menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), untuk menentukan apakah diperpanjang kontraknya atau tidak.

Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan mereka dalam pengentasan kemiskinan daerah. Karena selama menjalani kontrak, mereka dilibatkan dalam beberapa program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi dan pendampingan warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK.

Hal itu menjadi kebijakan, karena Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Di antaranya adalah penuntasan anak miskin tidak/ putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.(*)