Lensa Parlemen I SURABAYA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 kota Surabaya yang sudah disahkan pada hari, Jum’at (10/11/2023), harapan dewan untuk pelayanan masyarakat Surabaya lebih ditingkatkan. Hal ini yang disampaikan Zurotul Mar’ah Anggota DPRD kota Surabaya Legislator Partai Amanat Nasional (PAN).

Zurotul Mar’ah yang juga duduk sebagai anggota komisi B DPRD kota Surabaya berharapan setelah disahkan APBD Tahun 2024 kota Surabaya.

“Saya berharap setelah disahkan APBD 2024 kota Surabaya sebesar Rp.10,9 Triliun, untuk pelayanan masyarakat kualitasnya lebih meningkat lagi, baik di infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan, juga untuk sumber daya manusianya,” kata Zurotul Mar’ah, saat ditemui media lensaparlemen.id, usai Rapat Paripurna.

Jadi apabila ada warga masyarakat secara pribadi maupun di lingkungannya ada sesuatu permasalahan, kita berharap pemerintah kota itu bergerak cepat untuk menangani atau merealisasikannya, tambahnya.

Menurutnya, lanjut Zurotul tentu dibutuhkan kerjasama antara warga sendiri dengan pemerintah kota dan dengan legislatifnya, jadi semuanya
harus bekerjasama bahu-membahu untuk mewujudkan visi misi kota Surabaya.

Selain itu Zurotul Mar’ah yang berprofesi dokter umum ini juga mengatakan, untuk kesehatan anggaran 2024 lebih banyak 28 prosen dari besarnya APBD 2024 kota Surabaya.

“Yaitu dimungkinkan untuk seluruh warga Surabaya BPJS PBI yang dulu sempat di nonaktifkan yang BPJS PBI dari pusat, bisa dialihkan BPJS PBI Daerah. Disamping itu juga untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan secara umum,” pungkasnya.(B4M)

Lensa Parlemen I SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2024 sebesar Rp 10,9  triliun, tepatnya Rp 10.984.338.989.794,00.

APBD 2024 itu digedok dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Kantor DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Jumat (10/11/2024) atau tepat di Hari Pahlawan.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena rapat paripurna dengan semangat Hari Pahlawan bisa mengesahkan APBD Surabaya 2024 pada tanggal 10 November. Ia juga menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya untuk menyelesaikan dan mengesahkan APBD 2024 ini.

“Saya merasa tahun 2021-2024 adalah masa-masa emas Surabaya karena kerjasama antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya sangat luar biasa. Tentu saya tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan bersama-sama dengan teman-teman DPRD Surabaya,” kata Wali Kota Eri saat menyampaikan pendapat akhir.

Seusai acara, ia menjelaskan bahwa dalam APBD 2024 yang baru disahkan itu, Pemkot Surabaya memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur. Ia juga memastikan pemkot akan meneruskan sampai selesai, baik pembangunan jalan di Wiyung, Banyuurip, dan juga pembangunan underpass Dolog. “Kita juga prioritaskan penyelesaian rumah sakit di Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menargetkan tahun 2024 angka kemiskinan di bawah 2 persen. Sebab, pada tahun 2022-2023, terhitung Maret sampai Maret, angka kemiskinan menjadi 4,6 persen. “Nah, kita mulai melakukan penyelesaian kemiskinan dengan padat karya itu di bulan Juni sampai hari ini, makanya target kita di tahun 2024 nanti adalah di bawah 2 persen. Insyaallah sampai bulan Maret 2024, insyaallah itu bisa tercapai, mohon doanya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan keberhasilan penetapan APBD Surabaya pada Hari Pahlawan itu berkat kekompakan dan kerja sama semua pihak. Antara pimpinan dan semua anggota legislaitf, sinergi semua fraksi, serta antara DPRD Surabaya bersama Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji bersama seluruh aparatur Pemkot Surabaya.

“Dan, yang lebih penting lagi berkat partisipasi seluruh rakyat Kota Surabaya, yang handerbeni dan mencintai Kota Pahlawan ini,” kata Adi.

Ia juga menjelaskan bahwa penetapan APBD Surabaya yang lebih dini ini, maka aparatur pemerintah kota bisa menyiapkan lebih matang program dan kegiatan Surabaya lebih matang di tahun depan. Bahkan, ia berharap pada 2 Januari 2024, APBD bisa berjalan dengan efektif.

Menurutnya, program-program pembangunan Kota Surabaya disusun melalui masukan, saran dan gagasan dari berbagai representasi masyarakat di kampung-kampung, yang dihimpun melalui musyawarah pembangunan. Juga melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan 50 anggota DPRD. Maupun melalui pertemuan-pertemuan informal dengan warga masyarakat di berbagai kampung dan pemukiman.

“Pembangunan menyentuh di semua wilayah Surabaya, menyentuh di semua lapisan masyarakat, melibatkan semua kampung dan pemukiman, serta mencakup sekian banyak urusan pemerintahan. Kita beruntung punya kekuatan APBD yang besar, yang ditopang sumber daya manusia yang bagus, sistem pelayanan yang terus berbenah, serta leadership yang hebat di semua tingkatan. Ditambah lagi, kemajuan Surabaya digerakkan oleh partisipasi masyarakat yang hebat dan luar biasa,” kata Adi.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi urutan teratas dalam alokasi anggaran pembangunan tahun depan, masing-masing di level 21 persen dari APBD 2024. DPRD Surabaya terus mengawal ketat terjaminnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Seperti penerapan zonasi sekolah, pemberian seragam gratis bagi pelajar tidak mampu, beasiswa pemuda tangguh untuk pelajar SMA/SMK dan perguruan tinggi. Juga pelayanan kesehatan yang terus berbenah, serta pembangunan rumah sakit tipe C di Jalan Ir. Soekarno.

“Ada pula pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana lain. Seperti pavingisasi, perbaikan saluran air yang menekan ancaman banjir, lampu penerangan umum, perbaikan berbagai balai RW untuk mendekatkan layanan pada masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Di aspek kebudayaan dan pariwisata, DPRD Surabaya berusaha mendorong penguatan adat-istiadat serta kesenian lokal, seperti Sedekah Bumi yang secara rutin tiap tahun digelar di berbagai kampung. Begitu juga berdirinya kelompok-kelompok sadar wisata, yang getol mempromosikan potensi-potensi wisata Surabaya di kampungnya. Ini bertemu dengan berbagai kegiatan UMKM.

“Terlihat kekompakan dan keguyuban warga masyarakat dalam kegiatan Sedekah Bumi. Ramai dan meriah. Begitu pula mengangkat berbagai potensi wisata kampung. DPRD Surabaya dan Pemerintah Kota berkomitmen memberikan dukungan lewat penganggaran dan kebijakan supaya segenap tradisi dan potensi wisata bisa semakin hidup,” kata Adi.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya juga menaruh perhatian lewat berbagai upaya sistematis untuk mengentas kemiskinan, menekan angka pengangguran melalui program-program padat karya sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sebagai kota besar, Surabaya tidak henti berbenah. Semakin maju kotanya, semakin sejahtera warganya,” pungkasnya. (B4M)

Lensa Parlemen I SURABAYA
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya melaksanakan upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Surabaya, Kamis (9/11/2023). Upacara dilaksanakan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara kali ini terasa istimewa, karena dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI Angela Tanoesoedibjo.

Prosesi upacara yang dilaksanakan sejak pukul 07.55 WIB tersebut, kemudian ditutup dengan tabur bunga di makam para pahlawan. Kegiatan tabur bunga ini dilakukan oleh Forkopimda Surabaya dan seluruh peserta upacara.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa upacara ziarah nasional ini sangat penting untuk mengingatkan kembali semangat perjuangan para pahlawan yang tidak kenal menyerah.

“Saya berpesan kepada seluruh warga Indonesia, khususnya Kota Surabaya, semangat para pahlawan terus membara di hati arek-arek Suroboyo,” kata Wali Kota Eri Cahyadi usai upacara.

Wali Kota Eri lantas mengutip pesan Presiden Pertama RI Soekarno. Ia menyampaikan bahwa perjuangan Indonesia akan lebih mudah melawan bangsa asing, namun lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.

“Presiden Soekarno pernah khawatir betul dengan bangsa Indonesia ini. Beliau mengatakan, perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah bangsa asing, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri,” kata Wali Kota Eri mengutip pesan Presiden Soekarno.

Menurutnya, pesan Presiden Soekarno ini mengisyaratkan bahwa perjuangan ini akan terasa sulit bukan karena pertempuran dengan bangsa sendiri. Namun perbedaan pendapat dan semuanya yang bisa menyebabkan kehancuran bangsa Indonesia.

“Tapi dengan semangat arek-arek Suroboyo, saya yakin kita tetap berjuang hari ini sebagai pahlawan di Kota Surabaya. Sehingga kekhawatiran Bung Karno Insyaallah tidak akan terjadi di Kota Surabaya,” tegasnya.

Wali Kota Eri juga meyakini, kekuatan arek-arek Suroboyo yang membuat hari ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa mengurangkan kemiskinan, stunting dan pengangguran.

“Itu semua karena perjuangan seluruh arek-arek Suroboyo, bukan pemerintahnya, bukan wali kotanya,” sebutnya.

Ia juga menekankan bahwa semangat merebut kemerdekaan dari kemiskinan dan pengangguran itu akan bisa diraih apabila seluruh elemen menjadi satu bagian. Bagaimana seluruhnya berjuang bersama tidak untuk mementingkan kepentingan pribadi, maupun golongan.

“Dengan semangat arek-arek Suroboyo hari ini, dengan mengenang jasa para pahlawan, dengan dihadiri Bu Wamenparekraf, maka semangat itu akan terus membara di Kota Surabaya,” jelasnya.

Wali Kota Eri berharap, semangat para pahlawan terus membara di hati setiap warga Indonesia, khususnya arek-arek Suroboyo. Sebab, perjuangan saat ini masih ada, selama masih ada kemiskinan, kebodohan, dan stunting.

“Jangan berhenti, karena kita sudah meraih kemerdekaan, yang terberat adalah setelah kemerdekaan apa yang kita berikan untuk negara ini dan kesejahteraan kepada masyarakat,” tuturnya.

Di waktu yang sama, Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo mengaku bangga bisa menjadi bagian dari ziarah untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.

“Tentunya kita melihat bagaimana perjuangan leluhur kita luar biasa. Ketika ditekan, bukannya mundur, tetapi terus maju tak gentar,” kata Angela Tanoesoedibjo.

Mewakili seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, Wamenparekraf RI juga menyatakan, bahwa Indonesia telah melewati salah satu ujian terberat yakni pandemi Covid-19. Namun, pandemi tersebut mampu dilewati bersama berkat kerjasama dan kolaborasi semua elemen.

“Saya harap tentunya di masa-masa yang akan datang, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya generasi muda, 40 juta lebih para pelaku pariwisata dan ekonomi bisa terus berjuang untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” harapnya.

“Dan tidak hanya itu, untuk terus kita bersama-sama maju dan bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui kerja-kerja nyata kita,” pungkasnya. (B4M)

Lensa Parlemen l SURABAYA
Berita duka,  Ratih Retnowati DR., M.Si.(59 tahun) Angggota komisi B DPRD Surabaya legislator Partai Demokrat Surabaya, Ratih tutup usia setelah dirawat di RSUD Dr Soewandhie Surabaya.

Saat awak media Menghubungiku Direktur Utama RSUD Dr Soewandhie Surabaya Billy Messakh mengatakan, Ratih Retnowati selaku anggota Komisi B DPRD Surabaya itu meninggal pukul 08.32.

“Iya betul dirawat di RSUD Soewandhie,” kata Billy.

Ratih Retnowati Menjabat menjadi Anggota DPRD Surabaya tiga periode :
2009-2014 Sekretaris Komisi A.
2014-2019 Wakil Ketua DPRD
2019-2024 Anggota Komisi B

2016-2020 Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya

Tampak hadir layatan di Adi Yasa Surabaya, Wakil Walikota Surabaya Armudji dan Anggota DPRD kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, Anas Karno, Zurotul Mar’ ah, Lutfiyah, Elok Cahyani, Herlina Harsono Njoto dll.

Menurut Herlina Harsono Njoto, rencana pemakaman akan dilakukan besok 20 Oktober 2023, Jam 9.00 WIB di Pemakaman Babat Jerawat Surabaya.(B4M)

Lensa Parlemen l SURABAYA
DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna Pembacaan Pengumuman Pimpinan DPRD Kota Surabaya tentang Perubahan Kesembilan atas Pengumuman Nomor : 172/5304/436.5/2019 tentang Nama Fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi – Fraksi DPRD Kota Surabaya Masa Jabatan 2019 – 2024, Rapat Paripurna tersebut diumumkannya Perubahan Struktur Fraksi Golkar, Selasa (17/10/2023)

Perubahan Skruktur fraksi Golkar DPRD kota Surabaya terdiri dari penasehat, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota fraksi, sedangkan Ketua Fraksi dulunya Arif Fathoni digantikan Pertiwi Ayu Krishna, yang sebelumnya duduk sebagai ketua Komisi A, dan digantikan oleh Arif Fathoni yang juga sebagai penasehat fraksi.

“Saya sekarang jadi Ketua Komisi A ini, tentunya saya tidak bisa merangkap jadi Ketua Fraksi,” kata Arif Fathoni yang juga menjabat sebagai Ketua DPD kota Surabaya, usai rapat paripurna.

Meski demikian, lanjut Arif Fathoni pihaknya menugaskan kader partai Golkar  yang paling senior.

“Yaitu ibu Pertiwi Ayu Krishna untuk jadi ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya disisa waktu 1 tahun ini,” jelasnya.

Adanya perubahan ini, Thoni berharap,  ujung dari kerja kerja fraksi itu bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

“Tentu kita memberikan mandat dan tugas itu kepada Pertiwi Ayu Krishna, bagaimana mengkolaborasikan 5 anggota fraksi partai golkar ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Pertiwi Ayu Krishna, bahwa pengangkatan itu adalah amanah meskipun dirasa cukup berat

“Tapi kalau semua (Amanah) itu di jalani dengan hati yang ikhlas Insya Allah bisa terlaksana dengan baik,” ujar Pertiwi Ayu Krishna akrab disapa bunda Ayu.

Di masa periode pertama, pihaknya  mengungkapkan, pernah juga menjadi  Ketua Fraksi Partai Golkar.

“Dulu anggota kami (Fraksi Golkar) 4 orang, sekarang 5 orang,” katanya

Pihaknya harus bisa meningkatkan jumlah kursi anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Surabaya, imbuhnya.

“Dan saya harus membantu ketua DPD Partai Golkar Surabaya (Arif Fathoni) di pemilu 2024,” jelasnya. (B4M)

Skruktur Fraksi Partai Golkar  DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024, yakni :             Arif Fathoni S.H : Penasehat   
Dra.Ec.Hj.Pertiwi Ayu Krishna : Ketua
Drs.Agoeng Prasodjo : Wakil Ketua
Dr.Akmarawita Kadir : Sekretaris
Hj.Lembah Setyowati Bakhtiar :Anggota

Lensa Parlemen l SURABAYA,
Tradisi unik dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H / 2023 M dilakukan oleh masyarakat dikawasan “Kampung Kue Lumpur” di Plemahan 8, RT 03/RW 09, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Selain Membacakan dan melantunkan puji – pujian kepada pembawa ajaran Islam namun masyarakat turut meramaikan dengan aksi berebut gantungan hadiah.

Tradisi ini kerap dilakukan setiap tahunnya dengan diiringi penyampaian ceramah agama guna mendalami dan menambah pengetahuan ataupun wawasan terkait Islam. Tumpah ruah masyarakat diluas jalan yang tak lebih dari tiga meter ini terlihat antusias mengingat rangakaian tersebut hanya berlangsung satu kali disetiap tahunnya.

Heri Budianto Ketua RT 03, Plemahan 8 mengatakan jika tradisi merayakan maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya selalu dilakukan dengan ragam cara. Mengingat diwilayah kampung Kue Lumpur tidak ada patennya meskipun sebelum tradisi rebut hadiah terdapat juga tradisi grebek makanan.

“Tradisi merayakan maulid di kampung kue lumpur ini tidak ada patennya. Hanya dulu kami ada grebek makanan yang disediakan oleh setiap warga namun karena ada makanan yang terbuang maka kami ubah menjadi rebut hadiah gantung seperti malam ini,” ujarnya pasca acara, Jumat (29/09/2023).

Sementara itu Pertiwi Ayu Krishna, Anggota DPRD Surabaya Legislator Partai Golkar yang turut menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H di Kampung Kue Lumpur menyatakan jika momentum ini dapat menjadi refleksi diri dan seluruh masyarakat dalam mendalami agama Islam. Selain itu juga menjadi ajang memperkuat silaturahmi antar warga.

“Sengaja saya hadir di masyarakat khususnya di Kampung Kue Lumpur ini karena keunikannya menjalankan tradisi sembari mengingat masa perjuangan penyebaran islam tempo dulu. Terlebih biasanya oleh masyarakat Nahdiyin ini ada tradisi unik yakni grebek ataupun rebutan hadiah gantung yang telah disediakan setelah acara ,” jelasnya.

Legislator Golkar yang kini konsentrasi di komisi B bidang ekonomi ini turut menjelaskan bila acara tersebut turut menyumbang perputaran ekonomi. Mengingat adanya peran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilibatkan serta diberdayakan oleh warga setempat.

“Inikan kampung kue lumpur jadi banyak pelaku UMKM pembuatan jajanan kue lumpur yang terlibat. Rasanya pun tidak kalah enak dengan kue lumpur yang dijajakan di toko – toko kue kenamaan. Sehingga melalui acara ini ternyata memiliki peran juga memajukan UMKM yang ada di sekitarnya,” jelasnyanya.(BAM)

Lensa Parlemen l SURABAYA,            Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyelesaikan perbaikan 1100 lebih Balai RW yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023.

Selain itu, dalam sisa pelaksanaan APBD Tahun 2023, Pemkot juga diminta untuk menyelesaikan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta merealisasikan berbagai program yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan menambah anggaran untuk transportasi massal.

Hal tersebut disampaikan F-PKS dalam Sidang Paripurna DPRD Surabaya Selasa siang tadi. Sidang mengagendakan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2023, sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhmad Suyanto yang menjadi juru bicara Fraksi PKS menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan kampung Surabaya.

“Karena itu kami mendorong agar renovasi 1100 lebih Balai RW bisa segera dituntaskan. Hal ini penting karena sentra kegiatan warga ada di Balai RW. Berbagai fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga, administrasi kependudukan, sosial budaya, hingga keagamaan, selama ini banyak dilakukan di Balai-balai RW,” ujar Yanto.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Pemkot dan Badan Anggaran DPRD yang telah mulai menganggarkan dana operasional RT RW pada APBD Perubahan 2023 ini.

“Tentu ini akan meringankan beban biaya listrik/air di Balai RW yang selama ini menjadi tanggungan warga,” kata Yanto, yang juga Anggota Komisi B DPRD ini.

Selain soal perbaikan Balai RW, Fraksi PKS juga mengingatkan masih adanya 2.700 antrian perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).

“Karena adanya rasionalisasi terhadap anggaran 500 rutilahu di tahun 2023 ini, maka kami meminta Pemkot menyelesaikan perbaikan rutilahu sejumlah anggaran yang ada. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana. Dan untuk penyelesaian antrian program perbaikan rutilahu, kami meminta dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024,” ujar Yanto.

Berikutnya Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Kader Surabaya Hebat (KSH), terkait dengan fungsinya sebagai kader lingkungan.

“Kami meminta agar tupoksi 306 Faskel, 31 Korcam, dan 5 Korwil yang merangkap dengan tupoksi KSH lainnya harus dipisahkan, dan difokuskan untuk pengelolaan lingkungan. Utamanya pengelolaan sampah. Sehingga hal ini dapat menguatkan upaya pemkot dalam pengurangan sampah, yang sampai dengan hari ini belum signifikan hasilnya,” terang Yanto saat membacakan Pendapat Fraksi.

Catatan lain yang disampaikan adalah tentang upaya dalam mengurai titik-titik kemacetan.

“Sebagaimana kita rasakan bersama, APBD Perubahan 2023 ini belum secara signifikan menyelesaikan 25 titik macet di kota Surabaya. Karena itu Fraksi PKS mendorong untuk secara bertahap dan lebih serius, Pemerintah Kota menambahkan anggaran penyelesaian titik macet di Tahun Anggaran berikutnya,” ujar Yanto.

Sejalan dengan hal tersebut, Yanto menjelaskan perlunya penguatan anggaran moda transportasi massal. “Pada tahun 2023 ini baru berkisar 0,6% dari total APBD Kota Surabaya. Tentu masih jauh untuk dapat memenuhi harapan warga kota akan hadirnya solusi transportasi massal yang baik,” ungkap pria lulusan ITS ini.

Memasuki musim penghujan, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kota untuk menyelesaikan berbagai program penanggulangan banjir secara lebih sistematis.

“Sehingga penyelesaian persoalan banjir bisa lebih terukur. Selain itu juga kami minta agar dialokasikan anggaran yang lebih besar di tahun anggaran berikutnya, mengingat besarnya rasionalisasi anggaran pengendalian banjir di tahun 2023 ini,” pungkas Yanto.(B4M)

Lensa Parlemen l Surabaya – Anggota DPRD Surabaya Zurotul Mar’ah menerima aduan warga terkait Kartu BPJS kesehatan tidak aktif. Dia meminta dinas terkait terutama untuk program kesehatan dan pendidikan agar menjadi perhatian khusus.

Zurotul Mar’ah yang duduk di kursi anggota komisi B DPRD Surabaya dan berprofesi sebagai dokter ini menyampaikan aduan tersebut kepada awak media, bahwa ada salah satu warga sakit kencing manis hingga katarak mendatangi dirinya.

“Nah, kalau seseorang kencing manis pengobatannya kan harus selamanya. Saya pikir juga jangan di-non aktifkan, karena Pemkot Surabaya sudah menjamin juga kesehatan mereka,” kata Zurotul Mar’ah, Senin, 31/7/2023.

Meski bukan dari bidang komisinya, Zurotul meminta agar Dinas Kesehatan Surabaya kembali memetakan dan menginventarisir warga miskin Surabaya mana saja yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah harus lebih bersemangat kembali. Untuk apa? Untuk membantu mewujudkan visi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memberikan perlindungan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” jelas Zurotul Mar’ah.

Masih Zurotul Mar’ah, Selain itu sudah saatnya Dinas Kesehatan Surabaya memikirkan peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI dibagi dengan klinik-klinik yang ada di Surabaya.

“Sejauh ini, para peserta BPJS Kesehatan PBI dialokasikan untuk puskesmas saja. Surabaya memiliki 63 puskesmas induk. Nasib klinik di Surabaya bagaimana? Tenaga kesehatannya ada yang gaji cuman Rp 1 jutaan saja, kasihan,” ungkapnya.

Sementara itu, Achmad Zammanar Azam Kabag SDM Umum dan Komunikasi dari BPJS Kesehatan Surabaya mengatakan, hingga kini, 2.990.115 orang Surabaya yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Kalau iuran yanh dibayarkan Pemkot Surabaya pesertanya 891.913, per bulan lebih kurang Rp 35 miliar,” jelasnya. (B4M)

Lensa Parlemen, Surabaya – Nur Fitriati seorang istri sekaligus anak yang kini harus bertahan hidup bersama empat anak perempuannya. Setelah sang suami yang menjadi tulang punggung keluarga pergi meninggalkan dirinya pada pertengahan 2021 lalu bersamaan dengan ayahnya karena covid-19.

Belum genap tujuh hari belahan jiwanya pergi, perempuan 50 tahun itu dibebani dengan anak bungsunya yang harus melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA/SMK Sederajat. Pilihan tersebut jatuh di SMK swasta jurusan perhotelan di Kota Surabaya.

“Sekarang saya sudah menetap di Tembok Sayuran II, Kalau dulu saya di daerah Demak. Pindah kesini itu setelah bapak dan suami saya meninggal dunia karena Covid-19 yang masih rame – ramenya dulu. Gara – gara itu juga Grace baru mendapatkan sekolah setelah hari kedua siswa masuk ajaran baru di SMK swasta”, ungkap Nur Fitriati, Kamis (15/06/2023).

Setahun berjalan, Nur masih mampu membiayai sekolah (SPP) untuk Grace dan kebutuhan keluarganya. Namun ketika Grace duduk di bangku kelas 11, Nur terseok-seok tak mampu membayar biaya SPP Grace. Total hampir Rp 5 juta. Hingga berbuntut tidak boleh mengikuti ujian kenaikan kelas oleh pihak sekolahnya.

“Ketika anak saya yang lain, ada yang sakit, saya yang sebelumnya buka kantin di sekolahan swasta akhirnya tidak kuat bayar sewa. Kantin saya tutup, bayar mahal sewanya Rp 10 juta, belum bayar SPP Grace sama kebutuhan keluarga lainnya,” jelasnya.

Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengaku menerima aduan masyarakat yang menerangkan kondisi Nur Fitriati berserta empat anaknya yang dalam kondisi terhimpit. Akibat ditinggal oleh tulang punggung keluarganya yakni suami akibat Covid-19.

Wanita yang akrab disapa Bunda Ayu ini menerangkan akibat adanya pandemi Covid-19 ditingkat pemerintah dan masyarakat banyak sekali penyesuaian. Tidak hanya itu dampak dari virus mematikan ini turut merubah cara pandang seseorang terhadap menjaga pola kesehatan.

“Akibat pandemi Covid-19 itu banyak perubahan yang kita rasakan dari segi roda pemerintahan saja seperti kebijakan – kebijakan dan sejauh ini saya juga melihat ditingkat masyarakat adanya kesenjangan sosial, pergeseran ekonomi, bahkan pendidikan juga ada. Jadi tidak heran kalau ada warga yang tidak bisa bayar sekolah bahkan harus putus sekolah”, ujar Bunda Ayu.

Ketika disinggung mengenai pelunasan biaya sekolah putri bungsu Nur Fitriati. Politisi Golkar Surabaya itu membenarkan jika ia memberikan bantuannya guna melanjutkan pendidikan Grace. Hingga awalnya tidak dapat mengikuti ujian kini telah dapat mengikuti ujian kenaikan kelas sejak Senin (12/06/2023).

“Iya benar, sudah memberikan bantuan kepada Grace dari total SPP yang harus dibayarkan hanya 3/4, lalu sisanya dibantu oleh ketua yayasan sekolah. Selain itu saya juga meminta agar masalah ini selesai dalam arti tidak ada perundungan disana sini jadi Grace bisa mendapatkan haknya untuk belajar secara nyaman,” tuturnya

Apalagi Surabaya ini Kota Layak Anak. Saya akan pasang badan jika ada aksi bullying,” imbuhnya.

Wanita yang menjadi ketua dalam komisi dibidang hukum dan pemerintahan ini turut menyesalkan adanya peristiwa tersebut. Mengingat kewenangan dalam pendidikan tingkat SMA/SMK Sederajat berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kalo dulukan kita punya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya jadi dari tingkat dasar hingga menengah atas itu menjadi tanggungan pemerintah kota. Namun setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semua berubah drastis dan kita tidak mempunyai kewenangan,” tegasnya.

Pertiwi Ayu Krishna yang juga ketua Srikandi Pemuda Pancasila Surabaya turut menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi warga kota Surabaya yang tidak mengenyam pendidikan baik tingkat dasar ataupun menengah. Mengingat kini telah memasuki era persaingan pekerja dengan standarisasi ijazah terakhir yakni SMA/SMK Sederajat.

“kalo begini terus tidak menutup kemungkinan akan banyak pengangguran karena tidak mampu bersaing didunia kerja. Sekarang ini, minimal SMA bukan lagi SMP seperti era 2008 lalu yang wajib belajar sembilan tahun. Kalau memang provinsi tidak memungkinkan anggaran minim, saya dulu mantan anggota banggar DPRD Surabaya melihat dana APBD kami yang besar ini cukup mengatasi masalah pendidikan dari PAUD bahkan perguruan tinggi,” pungkasnya. (B4M)