Arsip Kategori: HUKRIM

Di Meja Hijau NG Erly Akui Judi Slot Tak Selalu Raup Untung

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Ng Erly terpaksa diadili ke persidangan, lantaran, main judi slot. Melalui keterangannya, dalam agenda pemeriksaan, Ng Erly yang ditetapkan, sebagai terdakwa mengaku, main judi slot tak selalu raup untung.

Hal diatas, disampaikan, terdakwa di ruang Kartika 1 Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin (26/2/2024).

Usai pengakuan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Esti Dila, akan melakukan penuntutan terhadap terdakwa pada sidang berikutnya.

Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU disebutkan, pada (7/10/2023),  di Jalan. Raya Mulyosari 46 Surabaya, telah melakukan permainan judi online jenis slot.

Perangkat Handphone yang digunakan terdakwa merk Oppo menjadi sarana untuk mengunjungi situs website. www M88.com.

Kemudian, terdakwa memasukan user name beserta password guna login di situs judi tersebut. Selanjutnya, terdakwa deposit melalui, rekeningnya Bank BCA sebesar 1 Juta.

Hal lainnya, disebutkan dalam dakwaan yaitu, terdakwa memilih permainan jenis slot casino sembari memasang besaran nominal sebagai taruhan.

Apabila, perputaran slot berhenti tepat pada pilihan terdakwa maka secara otomatis deposit terdakwa bertambah sebagai penanda telah memenangi permainan itu dan begitu juga sebaliknya.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
MET.

Editor : Redaksi

Pemkot Surabaya Gelar Operasi Hiburan Malam Skala Besar Dua Kali Sepekan  

Lensa Parlemen I SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan operasi rutin ke tempat-tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) Kota Pahlawan. Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan RHU tetap bisa menjalankan roda perekonomian dengan mematuhi ketentuan.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser menjelaskan, operasi RHU di Surabaya terbagi menjadi dua. Pertama, operasi yang digelar dua kali dalam sepekan. Operasi ini menyasar ke tempat-tempat hiburan malam besar yang buka hingga dini hari.

“Kemudian yang kedua, operasi yang digelar setiap hari mulai pukul 10.00-21.00 WIB. Operasi ini menyasar RHU-RHU yang buka mulai siang sampai malam, seperti panti pijat, spa, dan karaoke,” kata M Fikser di kantornya, Jumat (17/11/2023).

Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP tidak berjalan sendiri. Namun giat tersebut juga diikuti beberapa Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya. Di antaranya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya.

Bahkan, Fikser menyebut, dalam operasi skala besar yang digelar dua kali sepekan, Pemkot Surabaya juga melibatkan instansi lain. Di antaranya, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya dan Polrestabes Surabaya. “Kami tidak mengganggu investasi, roda perekonomian. Tapi kami menjaga keseimbangan,” ujar Fikser.

Fikser menyatakan bahwa setiap tempat hiburan malam di Surabaya, juga wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi empat poin. Keempat poin itu yakni, bersedia tidak menerima tamu di bawah umur, tidak boleh ada praktik prostitusi, tidak digunakan sebagai tempat peredaran narkoba dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

“Pernyataan itu ditandatangani dan diketahui manajemen. Kalau sudah ada pernyataan, maka jika di dalamnya (RHU) terjadi pelanggaran kita akan tutup, mereka akan menerima,” kata Fikser.

Nah, jika ditemukan RHU seperti tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan, maka dinas terkait akan memberikan surat bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol PP. Selanjutnya, dari dasar surat Bantib tersebut, Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan.

“Misal kalau dia (RHU) ditemukan tidak punya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), maka dinas terkait memberikan Bantib ke Satpol PP. Jadi penyegelan itu dasarnya Bantib ke Satpol PP, kemudian kami segel,” tegasnya.

Menurutnya, sasaran operasi hiburan malam ini bukan sekadar dilakukan secara acak. Sebab, operasi ini juga dilakukan berdasarkan pengaduan dari warga. “Jadi kita operasi tempat itu (hiburan malam) karena juga ada pengaduan dari warga. Nah, dasarnya apa, laporan melalui aplikasi WargaKu, itu yang kami datangi,” paparnya.

Oleh karenanya, Fikser kembali mengimbau kepada seluruh pengelola RHU di Surabaya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, maka petugas Satpol PP akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Saat ini belum ada RHU yang izinnya sampai dicabut. Tapi ada peluang satu RHU kita segel karena ada perizinannya yang belum lengkap. Makanya kami minta Bantib, sehingga dari kami bisa melakukan penyegelan,” pungkas Fikser. (B4M)

Sering Terjadi Kasus Mafia Tanah, Polda Jatim Buka Hot Line Pengaduan, Berikut Nomor Teleponnya

Lensa Parlemen l Surabaya – Kasus mafia tanah di Jawa Timur sampai saat ini masih saja terjadi, merespon hal ini. Polda Jawa Timur, khususnya Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Membuka Hotline pengaduan bagi masyarakat.

Polda Jatim pun membuka hotline dengan nomor telepon yang bisa dihubungi yakni, (0813-3623-1994). Dengan nomor telepon tersebut, masyarakat bisa langsung menghubungi dan tersambung dengan petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim.

Terkait hal ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta mengungkapkan, bahwa kami Kepolisian membuka ruang bagi masyarakat di Jawa Timur. Jika menjadi korban penipuan kasus pertanahan yang tidak bisa diselesaikan. Kami Polri siap membantu masyarakat dengan menghubungi nomor Hotline yang telah dibuka.

“Ini adalah tindak lanjut dari salah satu perwujudan program Presisi bapak Kapolri dalam membantu masyarakat jika terlibat kasus mafia pertanahan. Karena saat ini di Jatim, sering sekali masyarakat tertipu soal masalah mafia pertanahan sehingga merugikan warga,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, Selasa (23/2/2021) malam.

Ditambahkan Irjen Nico, peran masyarakat ini sangat penting untuk melaporkan kepada Polda Jatim. Jika terlibat kasus mafia tanah, sehingga informasi yang diberikan oleh masyarakat nantinya segera kami tindaklanjuti segera.

“Informasi dari masyarakat dengan menghubungi hotline kami ini sangat penting, sehingga Polri bisa segera turun tangan mengungkap kasus mafia tanah,” tutup Kapolda Jatim. (B4M/*)