LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, kembali menyoroti perbedaan data stunting antara Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pusat Statistik (BPS). Minimnya keterbukaan serta kurangnya integrasi data antarlembaga dinilai menjadi hambatan utama dalam penanganan persoalan strategis, seperti kemiskinan dan stunting.
Arif Fathoni, menegaskan bahwa masalah terbesar dalam tata kelola pemerintahan saat ini adalah ego sektoral yang masih mengakar kuat di antara institusi-institusi pemerintah.
“Problem utama sistem pemerintahan kita adalah masih adanya ego sektoral antar institusi pemerintahan. Termasuk salah satunya adalah data dari BPS yang tidak pernah diberikan secara gamblang kepada pemerintah daerah,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Toni, Sabtu (10/5/2025).
Menurut Toni, data yang dikeluarkan BPS seharusnya menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tanpa akses penuh terhadap data tersebut, pemerintah daerah akan kesulitan menjalankan program yang benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
“Data BPS itu adalah data primer. Jika pemerintah kota tidak memiliki akses penuh terhadapnya, maka berbagai program pembangunan akan sulit dievaluasi secara objektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Toni mencontohkan kasus stunting yang datanya kerap tidak sinkron antara Pemkot Surabaya dan BPS. Ketidaksamaan ini, menurutnya, menghambat langkah konkret dan menimbulkan kebingungan di tengah publik.
“Kalau data utamanya tidak sinkron, maka pasti penanganannya berbeda pula. Pemerintah kota bisa jadi mengklaim satu capaian, tapi BPS mengungkap hal yang berbeda. Ini tentu menimbulkan kebingungan publik,” tegasnya.
Pernyataan Toni senada dengan pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang juga menyoroti pentingnya sistem satu data dalam Sidang Pleno IV Munas VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 di Convention Hall Grand City Surabaya.
Dalam forum nasional itu, Eri mengungkapkan bahwa ketidaksamaan data dengan BPS menjadi kendala dalam melakukan intervensi kebijakan secara tepat. Ia menyambut baik inisiatif Kemendagri dan BPS yang kini tengah membahas skema integrasi data yang lebih transparan dan rinci.
“Kalau data kami berbeda dengan BPS, bagaimana kami bisa melakukan intervensi secara tepat? Sekarang alhamdulillah sudah ada pembicaraan antara Kemendagri dan BPS agar data bisa diberikan by name by address,” ungkapnya.
Eri menekankan bahwa dengan sistem data yang menyatu dan detail, pemerintah kota akan lebih sigap dalam menyalurkan bantuan serta melakukan tindakan nyata, tanpa harus menunggu arahan pusat.
“Ketika data sudah lengkap, intervensi bisa dilakukan langsung ke keluarga miskin atau anak-anak yang terindikasi stunting. Jadi tidak hanya sekadar angka di atas kertas,” imbuhnya.
Baik Toni maupun Eri kompak menyuarakan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga demi mencapai satu tujuan utama: kesejahteraan rakyat. Ego sektoral, menurut Toni, harus segera ditanggalkan jika ingin pembangunan berjalan secara efisien dan akuntabel.
“Karena tujuan kita sama: mengabdi kepada bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat. Maka sudah saatnya semua pihak duduk bersama, terbuka, dan berbagi data demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Fenomena perbedaan data antara BPS dan pemerintah daerah bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan refleksi dari lemahnya koordinasi dan belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi. Di era digital yang menuntut efisiensi dan transparansi, integrasi data seharusnya menjadi pondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik.
Harapan besar kini bertumpu pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong lahirnya sistem satu data nasional yang terbuka, komprehensif, dan mudah diakses hingga level pemerintah daerah. Tanpa data yang akurat dan transparan, pembangunan tak akan pernah benar-benar menyentuh akar permasalahan rakyat.
Saatnya semua pihak bersatu, meninggalkan ego sektoral, dan membangun fondasi data yang kuat demi Indonesia yang lebih sejahtera. (B4M)
