LENSA PARLEMEN – SURABAYA
DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna yang menghadirkan pidato perdana Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya terpilih untuk masa jabatan 2025-2030. Dalam pidatonya, Eri menyampaikan visi dan arah pembangunan kota untuk lima tahun mendatang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya, yang didampingi oleh tiga unsur pimpinan lainnya: Bahtiyar Rifai dari Fraksi Gerindra, Laila Mufidah dari Fraksi PKB, dan Arif Fathoni dari Fraksi Golkar. Hadir pula dalam rapat tersebut, tiga bupati dari wilayah penyangga Surabaya yakni Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan, beserta Forkompimda Kota Surabaya, sejumlah undangan, dan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029.
Menurut Adi Sutarwijono, kehadiran tiga bupati wilayah penyangga menunjukkan semangat kolaboratif dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Surabaya, seperti kemacetan dan isu-isu lain yang memerlukan penanganan lintas daerah. “Isu-isu seperti kemacetan membutuhkan penanganan intensif antar berbagai daerah. Selain itu, kerjasama ekonomi, perdagangan, dan lainnya yang sudah disampaikan oleh Wali Kota menjadi sangat penting,” ujarnya setelah acara, Senin (03/03/2025).
Adi menambahkan bahwa semangat yang ditunjukkan oleh Wali Kota Surabaya di awal masa jabatan ini merupakan upaya untuk merangkul semua komponen masyarakat dan mengajak kerja sama dalam gotong royong membangun kota.
“Ini adalah langkah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, terutama masalah banjir. Jika masalah ini dapat ditangani, masyarakat akan lebih nyaman dalam beraktivitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi berharap dengan penanganan masalah banjir yang efektif, masyarakat akan dapat melanjutkan kegiatan ekonomi mereka yang sebelumnya terhalang, seperti berjualan dan aktivitas lainnya. “Keluhan-keluhan terkait banjir harus segera diatasi, seperti dengan pembuatan saluran dan infrastruktur penunjang lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Eri dalam pidatonya mengatakan, terdapat tujuh program prioritas pembangunan dalam periode 2025-2030. Pertama adalah mengurangi kemiskinan, kedua mengurangi pengangguran, ketiga mengurangi angka kematian ibu (AKI). Keempat mengurangi angka kematian bayi (AKB), kelima mengurangi angka stunting, keenam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketujuh menurunkan angka gini rasio.
“Tujuh program prioritas itu dapat dicapai dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, kualitas dan akses pendidikan – kesehatan, pertumbuhan ekonomi kreatif, serta performa birokrasi berbasis digital,” kata Wali Kota Eri.
Ketujuh program itu, diwujudkan dalam visi ‘Transformasi Surabaya menuju Kota Dunia yang Maju Humanis dan Berkelanjutan’ yang kemudian dijabarkan dalam lima misi.
“Misi pertama, mengakselerasi transformasi pengembangan sektor ekonomi unggulan. Misi kedua, mempercepat transformasi penciptaan SDM unggul & berkarakter. Misi ketiga, mempercepat transformasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar dia.
Misi keempat, memantapkan ketahanan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan misi kelima adalah harmonisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
“Program kita, tujuh itu untuk menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan selaras dengan Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur. Kita juga akan menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menyesuaikan dalam enam bulan ke depan, sesuai dengan RPJM Nasional visi misi Presiden dan visi misi Gubernur,” tuturnya.
Di samping itu, Wali Kota Eri juga memaparkan rincian kebutuhan anggaran untuk pembangunan atau tantangan pengelolaan fiskal. Seperti mengenai penanganan banjir di Surabaya, terdapat 3.764 usulan pekerjaan dengan 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung, dengan anggaran mencapai Rp9,6 triliun.
“Bagaimana pemerintah berdampingan dengan masyarakat sehingga kita minta semuanya. Setelah itu, untuk JLLB dan JLLT sebanyak Rp9,3 triliun. BOPDA untuk SD-SMP Rp2,5 triliun, menuntaskan kemiskinan membutuhkan anggaran Rp1,5 triliun,” paparnya.
Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengungkapkan, anggaran pemkot senilai Rp 12 triliun tidak cukup jika hanya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Surabaya. Sebab, ia menyebutkan, pemkot memiliki skala prioritas yang harus dikerjakan selama lima tahun ke depan.
“Saya berharap warga yang mampu mau menyumbangkan hartanya, untuk disumbangkan kepada orang yang tidak mampu, sehingga pembangunan itu berjalan,” imbuhnya.
Sesuai menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Wali Kota Eri menjelaskan, berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para kepala daerah diminta untuk berinovasi.
“Seperti menggunakan pembiayaan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) maupun bank untuk menciptakan percepatan ekonomi mencapai 8 persen. Nanti akan kita diskusikan dengan DPRD Surabaya bagaimana pesan Pak Presiden dan menteri, prioritas yang mana, apa saya yang akan dialokasikan,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam periode kedua ini, Wali Kota Eri berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan. “Contoh RPJMD membangun diversi Gunungsari, Banyurip – Gresik sampai tahun 2026. Lalu pembangunan jalan Wiyung, dan pembangunan rumah sakit, ini prioritas saya yang tidak bisa dikerjakan di periode pertama karena pilkada serentak yang maju dua tahun,” jelasnya. (B4M)
