LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna, Selasa Siang (9/7/2025).
Dalam penyampaian yang dibacakan oleh juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S., menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya yang telah menyelesaikan pembahasan RPJMD sesuai tenggat waktu. Fraksi PKS berharap dokumen RPJMD ini menjadi pijakan kuat untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Surabaya lima tahun ke depan.
Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan strategis terhadap substansi RPJMD. Salah satunya adalah terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PKS berharap Surabaya mampu meraih posisi IPM terbaik secara nasional, dengan menekankan pentingnya target rata-rata lama sekolah 12 tahun dan harapan lama sekolah 15,20 tahun pada tahun 2030. PKS juga menegaskan bahwa pembangunan sekolah baru tidak boleh merugikan eksistensi sekolah swasta.
Di bidang kesehatan, PKS menyoroti target Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 77,95 tahun. Untuk itu, Fraksi mendorong optimalisasi 63 Puskesmas dan 150 Puskesmas pembantu, serta inovasi seperti program “satu RW, satu tenaga kesehatan (R1-N1)”. Semua rumah sakit di Surabaya juga diminta menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mencapai 100% Universal Health Coverage (UHC).
Sementara itu, dalam isu pengentasan kemiskinan dan pengangguran, Fraksi PKS menilai belum terlihat adanya alokasi anggaran yang signifikan pada Disperinaker dan perangkat daerah lainnya. Fraksi juga mendorong optimalisasi peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (LKSM) serta pemanfaatan data sosial dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Di bidang sosial, PKS menekankan pentingnya ketahanan keluarga dan pengarusutamaan perempuan dan anak. Fraksi optimistis Surabaya dapat menjadi kota ramah perempuan dan layak anak dengan target skor 369, mengungguli kota-kota global seperti Wina, Sydney, Melbourne, dan Osaka. Mereka juga mengingatkan agar tidak ada program yang tumpang tindih atau saling menegasikan antara upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.
PKS juga memberikan catatan penting terkait transportasi publik. Dengan adanya alokasi indikatif sebesar Rp482 miliar, Fraksi meminta program ini benar-benar bisa terealisasi dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Namun, Fraksi menyoroti kebijakan pembangunan Rusunawa yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Hal ini dinilai membuat warga kelas menengah yang tidak memiliki hunian menjadi kelompok rentan miskin. Oleh karena itu, PKS meminta perhatian lebih terhadap kebutuhan hunian warga kelas menengah perkotaan.
Dalam hal reformasi birokrasi, PKS mendorong modernisasi layanan publik berbasis sistem elektronik (SPBE) agar sejalan dengan standar kota global. Sistem pelayanan harus andal dan tidak boleh lumpuh saat perawatan sistem, serta memiliki back-up yang memadai.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), PKS menilai belum ada inovasi yang menonjol untuk meningkatkan pendapatan. Sektor pariwisata, UMKM, dan koperasi belum menjadi fokus utama. PKS juga mendorong pengembangan pariwisata medis, olahraga, dan industri sebagai potensi ekonomi baru Surabaya.
Fraksi juga menekankan pentingnya peran BUMD untuk menyumbang PAD dan memberikan deviden nyata yang mendukung pembangunan. Sementara itu, terkait pembiayaan daerah, PKS mengingatkan pentingnya alternatif pembiayaan yang sesuai regulasi dan tidak memberatkan fiskal daerah.
Fraksi PKS juga meminta agar tiga persoalan besar kota—persampahan, banjir, dan kemacetan—diatasi secara komprehensif dalam lima tahun ke depan. Ketiganya dinilai berpotensi menjadi bencana lingkungan bila tidak tertangani dengan serius.
Dalam hal fasilitas DPRD, Fraksi meminta tambahan sarana seperti bus untuk menunjang pelayanan publik oleh anggota dewan, serta pelaksanaan aspirasi masyarakat berupa program atau hibah yang sesuai aturan.
Menutup pendapat akhirnya, Fraksi PKS menyatakan siap mengawal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 demi tercapainya cita-cita menjadikan Surabaya sebagai kota maju, berdaya saing global, dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat.
“RPJMD sudah selesai dibahas. Monggo Pak Wali, pimpin lima tahun ke depan,” ujar Johari Mustawan mengakhiri pernyataannya.
(B4M/Lensa Parlemen)
