LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya kembali menggelar rapat paripurna yang krusial, Rabu (9/7/2025), dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Rapat dimulai pukul 13.47 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. Paripurna ini digelar terbuka untuk umum, dihadiri Wali Kota Surabaya, 40 anggota dewan, serta jajaran perangkat daerah, instansi, dan dinas terkait.
Paripurna ini menjadi penanda tahapan akhir dari proses pembahasan panjang dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi arah pembangunan Kota Pahlawan dalam lima tahun ke depan. Momen ini juga menjadi panggung penting bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan, evaluasi, dan catatan akhir yang mencerminkan sikap politik sekaligus harapan mereka terhadap masa depan Surabaya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan-PAN, dr. Zuhrotul Mar’ah, menyebut dokumen RPJMD 2025–2029 sebagai tonggak arah kebijakan pembangunan Surabaya yang komprehensif dan visioner. Ia menegaskan bahwa substansi RPJMD mencakup beragam aspek strategis—dari penguatan karakter masyarakat hingga pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
“Salah satu proyek unggulan yang mendapat sorotan adalah pembangunan jalur lingkar luar barat (JLLB), flyover Bundaran Dolok, hingga penyediaan 8.176 unit rumah tidak layak huni yang layak huni,” kata dr. Zuhro.
Selain sektor permukiman, RPJMD juga memberikan perhatian khusus pada infrastruktur pendidikan. Rencana pembangunan mencakup empat unit SD dan sepuluh SMP baru, disertai rehabilitasi terhadap 71 SD dan 16 SMP yang ada.
“Dalam bidang transportasi, jalur red ganda yang akan terkoneksi antarkawasan diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2027,” sambungnya.
Fraksi ini juga menyoroti kekuatan fiskal Kota Surabaya yang dinilai tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mumpuni, Fraksi PDI Perjuangan-PAN menyatakan optimisme bahwa visi pembangunan dalam RPJMD dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Di akhir pandangan fraksinya, mereka secara tegas menyatakan menerima dan menyetujui Raperda RPJMD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menampilkan sikap kritis namun konstruktif. Melalui juru bicara dr. Akmarawita Kadir,
fraksi ini menekankan pentingnya pelaksanaan RPJMD yang tidak hanya berbasis dokumen, melainkan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Fraksi Golkar juga menekankan perlunya RPJMD memperkuat sektor ekonomi, layanan publik, serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Responsivitas, adaptivitas, dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan setiap program yang tertuang di dalamnya,” ujar dr. Akma.
Menutup jalannya sidang, Ketua DPRD Adi Sutarwijono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RPJMD. Ia juga menyampaikan permohonan maaf bila terdapat kekurangan selama proses berlangsung. Dengan ketukan palu, rapat paripurna resmi ditutup.
Satu hal yang mencolok dari rapat paripurna kali ini adalah semangat kolektif lintas fraksi dalam mengawal masa depan Surabaya. Sikap sepakat dan setuju atas pengesahan RPJMD 2025–2029 menunjukkan komitmen bersama dalam membangun kota yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Dokumen RPJMD ini bukan sekadar lembaran formal, melainkan peta jalan menuju Surabaya sebagai kota global yang humanis dan mandiri secara fiskal.
(B4M/Lensa Parlemen)
