LENSA PARLEMEN – SURABAYA
DPRD Surabaya menyatakan siap mendukung program nasional (pronas) Prabowo-Gibran, yakni pemberian makan siang bergizi gratis untuk siswa sekolah negeri dan swasta. Program ini akan diimplementasikan di seluruh daerah, meski membutuhkan re-alokasi anggaran dalam APBD 2024.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan bahwa pelaksanaan program ini masih dalam pembahasan informal antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Bahtiyar, DPRD Surabaya siap mendukung pelaksanaan program tersebut, meskipun harus melakukan penggeseran anggaran melalui mekanisme MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Kota). Namun, ada informasi bahwa akan ada mekanisme sharing anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami menunggu perintah dari pusat. Intinya kami siap mendukung, meski harus melakukan penggeseran anggaran melalui MPAK. Namun kabarnya akan ada sharing anggaran,” ujar Bahtiyar kepada awak media pada Rabu, 6 November 2024.
Bahtiyar menambahkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, MPAK diperbolehkan apabila program tersebut mendesak dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. MPAK, lanjutnya, dapat dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua tahun anggaran, namun tidak bisa dilakukan pada triwulan ketiga karena sudah memasuki periode perubahan anggaran (PAK).
“MPAK bisa dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua, tapi tidak di triwulan ketiga karena itu sudah masuk PAK. Namun, pastinya kami juga masih belum tahu perkembangan lebih lanjut,” jelas Bahtiyar.
Politisi muda dari Partai Gerindra ini juga mengungkapkan informasi terbaru yang diterimanya bahwa Presiden akan mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan DPRD, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), serta TNI dan POLRI terkait pelaksanaan program ini. Pertemuan tersebut akan difasilitasi oleh Kemendagri, dan direncanakan akan berlangsung pada Kamis, 7 November 2024, di Sentul.
Kesiapan Pemkot Surabaya untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut juga terlihat dari telah dilakukannya pembahasan antara Pemkot dan tim anggaran DPRD Surabaya. Pembahasan tersebut, menurut Bahtiyar, masih dalam tahap saran dan masukan, termasuk soal nominal harga per paket makan siang dan mekanisme pengelolaannya.
“Pembahasan sudah dimulai, meskipun masih berupa saran dan masukan. Kami bahkan sempat membahas soal nominal harga per paket makan siang, yang kabarnya berada di kisaran 15 ribu. Namun masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti wadah makanan dan pengelolaan sampahnya. Jangan sampai ini menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” ujarnya.
Bahtiyar juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dari program ini, mengingat distribusi makan siang bergizi gratis akan dilakukan setiap hari, dan jumlah sampah yang dihasilkan tentu sangat besar. Ada wacana untuk menggunakan wadah atau kotak makanan yang dapat dipakai ulang dan dilengkapi dengan stempel nama siswa, untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai.
“Akan ada banyak sampah setiap harinya. Jika dipotong dengan hari libur, itu tetap jumlah yang besar. Oleh karena itu, ada wacana untuk menggunakan wadah khusus yang bisa digunakan ulang dengan stempel nama siswa. Ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut,” terang Bahtiyar.
Di akhir penjelasannya, Bahtiyar menegaskan bahwa pembahasan mengenai program ini masih berada dalam tahap wacana di internal Pemkot Surabaya dan DPRD, karena kepastian pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan (juklak/juknis) program ini masih belum ada.
“Semua ini masih dalam wacana dan pembahasan internal Pemkot dan DPRD. Kami masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat tentang pelaksanaan program dan petunjuk teknisnya,” tutup Bahtiyar.(B4M)
