Pemkot Surabaya Pastikan 100% Warga Terdaftar BPJS Kesehatan, Layanan Kesehatan Ditingkatkan

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi pendidikan dan kesehatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait, termasuk BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Surabaya, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Komisariat Surabaya (PERSI), Asosiasi Klinik (Asklin), PKFI, dan Direktur Rumah Sakit Pemerintah Kota Surabaya (RS Soewandi, Bhakti Dharma Husada, dan Eka Candrarini), Senin (24/2).

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berkomitmen untuk memberikan akses kesehatan yang berkualitas dan merata kepada seluruh warga kota. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut,

RDP ini bertujuan untuk membahas kemudahan akses layanan kesehatan bagi warga Surabaya, serta sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi BPJS Kesehatan di lapangan. Isu yang dibahas mencakup aktivasi kepesertaan BPJS untuk seluruh warga, pemantauan kesehatan di fasilitas kesehatan primer, serta solusi untuk klaim BPJS yang tertunda di rumah sakit.

Pemkot Pastikan 100% Warga Terdaftar BPJS Kesehatan

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan yang akrab disapa Bang Jo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan 100% warganya terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. “Pemkot Surabaya melalui Dinkes memastikan bahwa seluruh warga Surabaya, baik yang sehat maupun yang sakit, akan terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal,” ujar Bang Jo, Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk mempermudah aktivasi kartu BPJS, baik bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan maupun yang tidak, Pemkot akan menyiapkan petugas khusus dan ruang pelayanan khusus di setiap Puskesmas dan kelurahan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan kenyamanan dalam proses aktivasi kepesertaan BPJS.

Kolaborasi dengan IDAI untuk Penanganan Kasus Darurat Anak

Bang Jo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam menangani kasus-kasus darurat anak, seperti pneumonia dan demam berdarah. “Kami bekerja sama dengan Koligium Kedokteran IDAI untuk memastikan penatalaksanaan penyakit anak berjalan dengan baik, terutama pada kasus-kasus darurat yang membutuhkan penanganan cepat,” tambah Bang Jo.

Evaluasi Terhadap 144 Diagnosa Penyakit yang Tidak Dapat Ditangani di Rumah Sakit

Salah satu isu penting yang dibahas dalam RDP adalah adanya 144 diagnosa penyakit yang tidak dapat ditangani di rumah sakit, sesuai dengan regulasi BPJS Kesehatan. Bang Jo menegaskan perlunya pengkajian ulang terhadap kebijakan ini, terutama terkait dengan kasus darurat. “Kami akan melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan ini dengan menerapkan prinsip TACC (Time, Age, Condition, Comorbid) yang disepakati bersama Kolegiumnya. Ini bertujuan agar penanganan darurat dapat lebih optimal dan sesuai dengan kondisi pasien,” jelas Bang Jo.

Peningkatan Layanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Primer

Selain itu, Bang Jo juga menyoroti pentingnya penguatan fasilitas kesehatan primer, seperti Puskesmas dan Klinik Swasta. Mengingat beratnya standar BPJS terkait layanan darurat, fasilitas kesehatan primer harus siap memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. “Puskesmas dan Klinik Swasta harus siap memberikan layanan 24 jam, dengan kecukupan tenaga medis dan fasilitas yang memadai,” tegas Bang Jo.

Redistribusi Kepesertaan BPJS untuk Optimalisasi Pemantauan Kesehatan

Mengacu pada hampir 3 juta penduduk Surabaya yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan, Bang Jo mengusulkan perlunya redistribusi kepesertaan BPJS agar lebih merata di seluruh fasilitas kesehatan. “Sekitar 1,1 juta peserta BPJS saat ini masih terkonsentrasi di Puskesmas. Ini perlu ditata ulang agar jumlah peserta dapat lebih seimbang dan memudahkan pemantauan kesehatan peserta,” lanjut Bang Jo. Dengan redistribusi kepesertaan, diharapkan fasilitas kesehatan primer dapat lebih maksimal dalam memantau kondisi kesehatan warganya.

Minimalkan Klaim BPJS yang Tertunda di Rumah Sakit

Masalah klaim BPJS yang tertunda di rumah sakit juga menjadi perhatian dalam RDP ini. Bang Jo menekankan pentingnya meminimalisir klaim yang tertunda, karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan rumah sakit. “Kami akan memastikan agar rumah sakit dapat mengelola dana secara efisien, agar operasional rumah sakit tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada pasien tidak terganggu,” kata Bang Jo. Pemkot Surabaya juga akan berpedoman pada panduan TKMKB yang berlaku untuk penilaian klaim, tanpa harus menunggu adanya aturan baru, yang hanya akan berlaku untuk kasus-kasus setelah aturan tersebut diterbitkan.

Kerja Sama dengan Kampus Kedokteran untuk Sesuaikan Kurikulum dengan Era JKN

Bang Jo juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan kampus kedokteran untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan kedokteran dengan regulasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Kesehatan. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan tenaga medis di kampus-kampus kedokteran sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Hal ini penting agar SDM kesehatan yang dihasilkan benar-benar siap untuk menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di era JKN,” tambah Bang Jo.

Surabaya, Kota Layak Anak dengan Kesehatan Terjamin

Sebagai kota yang berkomitmen menjadi Kota Layak Anak, Surabaya juga memastikan bahwa kesehatan anak-anak mulai dari neonatus, balita, hingga usia 18 tahun akan terjamin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan kesehatan di Surabaya semakin baik dan merata, serta mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga, terutama anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dengan berbagai langkah strategis yang sudah disampaikan dalam RDP ini, Pemkot Surabaya bertekad untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau bagi seluruh warga, serta menciptakan Surabaya sebagai kota yang sehat dan ramah bagi semua warganya.

Editor: Lensa Parlemen/B4M