Surabaya | lensaparlemen.id
Pemerintah Kota Surabaya menggandeng perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin melalui program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
Program beasiswa tersebut mendapat dukungan penuh dari DPRD Surabaya sebagai langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, B.Sc., M.A., mengapresiasi kolaborasi Pemkot Surabaya dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur dalam penyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi keluarga miskin.
Menurut politisi yang akrab disapa Ning Ais tersebut, keterlibatan PTS sangat penting karena banyak mahasiswa dari keluarga miskin justru menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta akibat keterbatasan daya tampung perguruan tinggi negeri.
“Program ini tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan memutus rantai kemiskinan. DPRD Surabaya tentu mendukung penuh kebijakan ini,” ujar Ning Ais kepada lensaparlemen.id, Minggu (25/1/2026).
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan audiensi dengan ABP-PTSI Jawa Timur di rumah dinas wali kota pada Sabtu (24/1/2026).
Audiensi tersebut membahas rencana kerja sama antara Pemkot Surabaya dan PTS, mulai dari pemberian beasiswa, pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN), hingga keberlanjutan mahasiswa setelah lulus kuliah.
Ning Ais menilai, dukungan Pemkot Surabaya berupa bantuan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa PTS dari keluarga miskin Desil 1 hingga 5 akan sangat membantu mahasiswa agar tidak putus kuliah di tengah jalan.
“Selama ini banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu tersebar di PTS. Dengan bantuan UKT dari Pemkot Surabaya, mereka bisa melanjutkan kuliah dengan lebih tenang,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data antara Pemkot Surabaya dan pihak PTS agar program beasiswa benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pendataan harus akurat dan pengawasan ketat. Tujuannya agar program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Komisi D DPRD Surabaya, lanjut Ning Ais, akan terus mengawal implementasi kebijakan pendidikan tersebut agar sejalan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.
“Fraksi PKB berkomitmen mendukung kebijakan pro-rakyat, khususnya di sektor pendidikan. Program ini diharapkan bisa menjadi contoh nasional dalam pemerataan akses pendidikan tinggi,” pungkasnya.
Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana ditargetkan mampu mendorong setiap keluarga miskin di Surabaya memiliki minimal satu lulusan perguruan tinggi sebagai modal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan jangka panjang.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi Lensa Parlemen
