LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang IV oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI, Yuga Pratisabda Widyawasta, S.T., meninjau langsung lokasi pembangunan tersebut pekan lalu.
Menurut Yuga, pembangunan Karang Pilang IV dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan peningkatan pasokan dan tekanan air yang merata di seluruh wilayah Surabaya.
“Pembangunan Karang Pilang IV ini tergerak dari kebutuhan masyarakat Surabaya akan distribusi air bersih yang lebih baik. Saat ini, tekanan air di kota ini sudah melebihi kapasitas dari reservoir yang ada. Maka dari itu, dibangunlah reservoir baru ini,” ungkap Yuga saat diwawancarai media lensaparlemen.id, Selasa (22/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa beberapa wilayah, terutama Surabaya Utara, sering mengalami tekanan air yang tidak stabil.
“Di daerah Surabaya Utara, tekanannya sering tidak menentu. Kadang sesuai, tapi juga sering turun, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini karena jalur distribusi dari Karang Pilang harus melewati wilayah padat penduduk di pusat kota, sehingga tekanan air habis di tengah jalan,” jelasnya.
Dengan selesainya pembangunan Karang Pilang IV, yang direncanakan rampung pada akhir tahun 2025, diharapkan permasalahan distribusi air bisa teratasi.
“Produksi air sebenarnya mencukupi. Masalah utamanya justru di tekanannya, terutama ke wilayah yang jauh seperti utara. Dengan tambahan reservoir ini, diharapkan tekanan air bisa merata dan menjangkau area yang selama ini kurang terlayani,” kata Yuga.
Pembangunan IPAM Karang Pilang IV merupakan salah satu program strategis untuk memastikan layanan air bersih yang andal dan merata bagi warga Kota Surabaya, terutama wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa proyek ini ditargetkan selesai pada bulan November 2025, meskipun masa kontrak berakhir pada Februari 2026.
“Target pembangunan ini selesai pada November 2025, meskipun kontraknya sampai Februari 2026. Harapannya, masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
(B4M/Lensa Parlemen)
