Minggu, Februari 16, 2025
Google search engine
BerandaKOMISI - CKritik Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Terkait Anggaran Penanggulangan Banjir 2025

Kritik Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Terkait Anggaran Penanggulangan Banjir 2025

Bagikan

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengkritisi anggaran penanganan banjir yang telah disetujui untuk Kota Surabaya pada tahun 2025. Menurutnya, anggaran sebesar Rp881 miliar untuk penanggulangan banjir ini masih belum memadai untuk menyelesaikan masalah banjir yang semakin parah di kota tersebut.

“Anggaran penanggulangan banjir untuk 2025 hanya naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya Rp776 miliar. Padahal, jika kita ingin benar-benar menyelesaikan masalah banjir di Surabaya, anggaran ini harus ditambah secara signifikan,” ujar Aning dalam pernyataannya pada Jumat (17/1/2025).

Aning menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sekitar Rp441 miliar dialokasikan untuk penanganan banjir skala pemukiman, sedangkan Rp440 miliar untuk penanganan banjir skala kota. Meski demikian, ia menilai jumlah tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan genangan yang tersebar di berbagai titik di Surabaya. “Di daerah pemilihan (dapil) saya, Surabaya 3, yang mencakup 7 kecamatan, terdapat lebih dari 2.061 titik banjir berdasarkan hasil pengaduan di Musrenbang,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti perlunya pemetaan yang lebih sistematis untuk menentukan prioritas dalam penanganan banjir, mengingat beberapa wilayah di Surabaya Timur memiliki lebih dari 200 titik banjir. “Kalau satu titik banjir saja membutuhkan Rp500 juta, bisa dibayangkan berapa anggaran yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan semua titik banjir di Surabaya,” tambah Aning.

Lebih lanjut, Aning mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait pengerukan muara dan hulu sungai, yang menjadi salah satu penyebab utama banjir. “Jika muara sungai tidak dikeruk, air akan meluap karena daya tampungnya sudah penuh. Hal ini harus segera diselesaikan agar tidak terkendala masalah kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat,” tegasnya.

Selain itu, Aning menyinggung alokasi anggaran sebesar Rp6,3 triliun yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur di Surabaya, yang mencakup rencana pembangunan RSUD Surabaya Selatan. Meski begitu, ia berharap Pemkot Surabaya dapat memprioritaskan penanganan banjir di atas proyek-proyek lainnya, seperti pembangunan rumah sakit atau infrastruktur jalan. “Banjir adalah persoalan darurat. Jika ini tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat luas bagi warga kota,” pungkas Aning.(B4M)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments