LENSA PARLEMEN- SURABAYA
Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya dan Aliansi Surabaya Peduli AIDS (ASPA) guna membahas penanganan penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan Tuberkulosis (TBC), Senin (28/4/2025).
Anggota Komisi D, dr. Zurohtul Mar’ah, menyampaikan bahwa ASPA mengusulkan adanya skema swakelola dana dari APBD untuk mendukung kegiatan mereka yang berfokus pada edukasi dan pencegahan penyakit tersebut. “Mereka sudah punya banyak program, tapi kebingungan soal pendanaan. Maka mereka mengusulkan agar ada dana yang bisa dikelola langsung melalui skema swakelola,” jelas dr. Zurohtul Mar’ah kepada media lensaparlemen.id, usai rapat dengar pendapat.
Meski demikian, Komisi D menegaskan bahwa diperlukan kajian mendalam sebelum keputusan diberikan. “Kita tidak bisa serta-merta menyetujui atau menolak. Harus ada kolaborasi yang jelas antara NGO (Non Governmental Organization) dan pemerintah kota agar pendanaan kegiatan ASPA bisa tepat sasaran,” tegas Zurohtul.
Ia juga menyoroti pentingnya peran lintas sektor dalam mencegah penyebaran HIV, AIDS, dan TBC. “Ini penyakit menular yang tidak bisa ditangani sendiri. Harus ada gotong royong dari masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Selain penanganan medis, aspek sosial juga menjadi sorotan. dr. Zurohtul menyayangkan masih adanya stigma di masyarakat terhadap penderita tiga penyakit tersebut, yang menyebabkan mereka dijauhi dan enggan mengakses layanan kesehatan.
“Padahal tidak semua stigma itu benar. Ini harus terus disosialisasikan ke masyarakat agar paham dan tidak menilai secara sepihak,” katanya.
Terkait penolakan pasien untuk berobat atau mengungkap identitas karena takut dikucilkan, dr. Zurohtul menyebutkan pentingnya aturan yang jelas dan edukasi yang masif.
dr. Zurohtul juga mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, pemerintah harus bisa bertindak tegas demi keselamatan lingkungan.
“Kalau tidak diobati, bisa membahayakan orang lain. Maka harus ada aturan yang tegas tapi juga disosialisasikan dengan baik,” jelasnya.
Dalam forum itu juga muncul usulan untuk menyediakan shelter khusus bagi penderita HIV/AIDS yang ditolak keluarganya. “Seperti shelter bagi korban KDRT, pemerintah kota juga perlu menyediakan tempat aman bagi penderita HIV/AIDS yang terabaikan,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia menegaskan pentingnya sosialisasi yang intensif dan inklusif. Edukasi harus dilakukan secara masif maupun terbatas melalui berbagai saluran, mulai dari PKK, pengajian, organisasi masyarakat hingga di tingkat RT/RW melalui Kader Surabaya Hebat (KSH).
“Walau kadang masyarakat cuek, edukasi tetap harus dilakukan terus menerus. Yang penting pesannya sampai,” katanya.
dr. Zurohtul Mar’ah legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan pentingnya fokus pada wilayah-wilayah dengan prevalensi tinggi.
“Roadmap penanganan HIV, AIDS, dan TBC seperti program “Zero TB” dan pengendalian HIV/AIDS di Surabaya dapat terlaksana secara menyeluruh, ” pungkasnya. (B4M)
 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya dan){kind=link}