LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persiapan Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi musim hujan. RDP yang berlangsung pada Jumat, 22 November 2024, ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya (DSDABM) Kota Surabaya, serta Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB). Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencegah terjadinya banjir dan genangan di kota Surabaya.
Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya (DSDABM) Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo, menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir. Salah satu pencapaian yang disampaikan adalah penyelesaian pembangunan drainase yang rampung pada bulan November 2024. Selain itu, pemeliharaan saluran juga telah dilakukan, termasuk normalisasi di 217 titik yang tersebar di seluruh kota.
“Kami telah menyelesaikan pembangunan drainase pada bulan November. Selain itu, pemeliharaan saluran juga sudah dilakukan, termasuk normalisasi di 217 titik,” ujar Windo Gusman Prasetyo.
Windo juga menambahkan bahwa Pemkot Surabaya telah menyiapkan 84 titik alat berat yang akan mendukung kinerja Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani masalah banjir. Selain itu, Pemkot juga telah membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) untuk penanganan darurat yang akan segera turun ke lapangan jika dibutuhkan untuk mengatasi genangan di jalan-jalan utama.
“Dua mobil pompa juga sudah kami siapkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi genangan yang tidak diharapkan di jalan,” tambahnya.
Dalam strategi penanganan banjir ini, Pemkot Surabaya juga menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk membantu menyedot aliran air yang tidak diinginkan dengan dukungan mobil pompa yang tersedia selama musim hujan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penanganan genangan yang mungkin terjadi.
Komisi C DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah disiapkan oleh Pemkot, namun mereka juga meminta agar Pemkot terus memantau pelaksanaan di lapangan untuk menghindari hambatan dalam penanganan banjir. RDP ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya dalam melindungi warga dari dampak buruk musim hujan.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar, yang juga merupakan legislator dari PDI Perjuangan, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi terjadinya hujan dan banjir di Surabaya.
Menurut Sukadar, tiga faktor utama penyebab banjir adalah: pertama, adanya banjir kiriman dari wilayah selatan yang menyebabkan aliran air mengalir ke Surabaya meskipun di kota ini tidak ada hujan. Kedua, pembukaan dan penutupan saluran air di Bendungan Mlirit yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS). Ketiga, pengelolaan sungai yang juga harus diperhatikan.
“Namun, pengelolaan saluran air di Surabaya, seperti Sungai Wonokromo, dikelola oleh Jasa Tirta yang bekerja sama dengan BBWS. Kami berharap kerjasama ini bisa mengurangi genangan dan banjir yang sering terjadi di kota ini,” jelas Sukadar.
Sukadar juga menambahkan bahwa Pemkot Surabaya sudah melakukan langkah strategis dengan membangun cebung atau bozem sebagai penampungan sementara sebelum air dialirkan ke laut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran APBD menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan proyek-proyek penanganan banjir ini secara cepat.
“Harapan kami, masalah ini bisa segera terselesaikan tahun depan. Selain itu, kami juga perlu solusi untuk mengatasi ancaman rob di sepanjang tepi pantai Surabaya yang juga memerlukan perhatian serius,” imbuhnya.
Terkait solusi jangka panjang, Sukadar mengusulkan pembangunan bendungan laut atau sea wall untuk melindungi wilayah pesisir Surabaya dari ancaman rob yang semakin meningkat. Di sisi timur kota, pengembangan hutan mangrove juga dinilai dapat membantu meminimalisir dampak rob dan banjir.
“Namun, kami menilai Pemkot Surabaya belum maksimal dalam mengimplementasikan langkah ini,” katanya.
Selain itu, untuk mendukung pembangunan tanggul dan perluasan mangrove, Sukadar juga menyebutkan bahwa rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung upaya tersebut tengah dipertimbangkan.
Dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan dan berbagai strategi yang terus disempurnakan, diharapkan Surabaya dapat menghadapi musim hujan tahun ini dengan lebih baik dan mengurangi dampak banjir yang sering mengganggu aktivitas warga kota.
“Langkah ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan menangani penyebab banjir secara lebih efektif,” pungkasnya. (B4M)
