LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Iman Syafi’i, menyoroti kembali maraknya aktivitas prostitusi terselubung di sejumlah titik yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan lokalisasi. Hal tersebut ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media, Selasa (18/11/2025).
Menurut Iman, temuan aparat kepolisian baru–baru ini menunjukkan bahwa aktivitas serupa kembali menggeliat, termasuk di kawasan eks Lokalisasi Dolly yang telah ditutup sejak era Wali Kota Tri Rismaharini.
“Hasil operasi polisi itu makin membuka mata kita. Penutupan tempat-tempat prostitusi di Surabaya yang dulu dianggap berhasil tampaknya perlu diperketat lagi,” ujarnya.
Iman menegaskan bahwa bukan hanya Dolly yang menunjukkan tanda-tanda aktivitas prostitusi. Ia menyebut kawasan lain seperti Moro Seneng dan Bangunsari, dulu dikenal dengan sebutan Bangunrejo juga kembali mendapat sorotan setelah muncul laporan dari masyarakat.
Iman menjelaskan bahwa pola pergerakan para pekerja seks kini telah berubah. Tidak lagi menggunakan sistem etalase seperti dulu, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi di sejumlah tempat.
“Beberapa tokoh masyarakat menyampaikan bahwa tempat-tempat ngopi atau warung remang-remang mulai dimanfaatkan untuk menawarkan perempuan. Sekarang ini modusnya berbeda, ada semacam ‘sales’ yang menawarkan mereka,” katanya.
Ia juga membeberkan bahwa dua tahun lalu dirinya bersama awak media pernah melakukan investigasi dan mendapati Dolly mulai bergeliat kembali. Namun temuan tersebut dibantah oleh aparat Satpol PP.
“Menurut saya tidak perlu malu mengakui kalau memang ada yang buka lagi. Yang penting adalah tindakan penanganannya, bukan sekadar reaktif setelah ada pemberitaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Iman menilai bahwa pemerintah perlu mengevaluasi penyebab tempat-tempat itu kembali beroperasi. Menurutnya, persoalan tidak bisa selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi, apalagi banyak pekerja berasal dari luar kota.
“Selama ini solusi yang ditawarkan pemerintah ternyata belum cukup membuat mereka jera. Memang ekonomi selalu jadi alasan klasik, padahal banyak dari mereka KTP-nya luar Surabaya,” jelasnya.
Ia menilai sejumlah program pemberdayaan yang pernah diterapkan pemerintah, termasuk pola padat karya, belum sepenuhnya berhasil.
“Yang berhasil ada, tapi banyak juga yang tidak. Jika masalahnya anggaran atau regulasi, mari kita bahas bersama,” tandasnya.
Iman meminta Pemkot Surabaya tidak bersikap reaktif setiap kali ada pemberitaan media, tetapi lebih fokus pada langkah-langkah penanganan berkelanjutan dengan melibatkan banyak pihak.
“Ini PR bersama. Media bisa diajak, aparat keamanan dilibatkan, dan dewan juga siap berdiskusi. Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi,” tutupnya.
B4M/Lensa Parlemen
