LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya telah mengumumkan nama-nama calon unsur pimpinan definitif yang terdiri dari empat nama dari partai pemenang pada rapat paripurna yang berlangsung hari ini. Keempat nama tersebut adalah Adi Sutarwijono dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjabat sebagai Ketua, Bachtiar Rifai dari Partai Gerindra, Arif Fathoni dari Partai Golkar, serta Laila Mufidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjabat sebagai wakil ketua.
Rapat paripurna yang diadakan pada hari ini Rabu (09/10/2024) menjadi momen penting bagi DPRD Surabaya, karena keempat nama tersebut akan diajukan kepada Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) resmi.
Dengan adanya SK tersebut, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji bagi pimpinan DPRD Surabaya masa bakti 2024-2029 dapat segera dilaksanakan.
Adi Sutarwijono, yang menjabat sebagai Ketua sementara DPRD Surabaya, mengungkapkan rasa lega dan syukurnya. Ia menyatakan, “Awalnya agenda hanya untuk penetapan para wakil ketua, namun kini kami dapat melengkapi usulan dengan penetapan Ketua, sehingga seluruh unsur pimpinan DPRD bisa terakomodasi dalam satu usulan.”
Ia berharap agar PJ Gubernur Jawa Timur dapat segera mengeluarkan SK, sehingga proses pelantikan bisa berlangsung secepatnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adi Sutarwijono mengaku telah menyampaikan permohonan kepada PJ Wali Kota Surabaya untuk membantu mempercepat proses pengajuan SK ke tingkat provinsi. “Kami berharap pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagai pimpinan DPRD Surabaya dapat segera terlaksana,” harapnya.
DPRD Surabaya, yang baru saja dilantik, juga berencana untuk segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang meliputi Komisi dan berbagai Badan, seperti Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Kehormatan (BK), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Menurut Adi, pembentukan AKD merupakan langkah krusial agar 50 anggota dewan yang baru bisa segera menjalankan tugas dan fungsi kedewanan mereka serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan penetapan ini, masyarakat Surabaya menantikan langkah konkret dari pimpinan DPRD yang baru untuk mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan di daerah Kota Pahlawan ini.
Di akhir wawancara, Adi menyatakan harapannya agar proses usulan dan penerbitan SK oleh PJ Gubernur Jawa Timur dapat diselesaikan secepatnya.
“Berdasarkan pembicaraan informal yang telah dilakukan, kami optimis proses ini dapat rampung dengan cepat,” pungkasnya. (B4M)
