Surabaya | Lensaparlemen.id
Surabaya kembali menegaskan posisinya sebagai pilot project nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga akhir masa perpanjangan survei pada 20 Januari 2026, sebanyak 1.026.192 kepala keluarga (KK) atau 83 persen dari total sasaran telah berhasil terdata.
Sementara itu, 17 persen atau sekitar 181.867 KK masih dalam proses konfirmasi dan ditargetkan rampung sebelum 31 Maret 2026.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang melakukan pembaruan DTSEN secara menyeluruh sejak 19 Oktober 2025.
“Sebanyak 83 persen atau 1.026.192 KK sudah terdata. Sisanya sekitar 17 persen masih belum berhasil ditemui dan kini kami percepat melalui mekanisme konfirmasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Eddy menegaskan, DTSEN merupakan basis utama kebijakan sosial ekonomi, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga perencanaan dan pengalokasian APBD.
Dengan sistem berbasis data digital, pemerintah dapat memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat, termasuk memetakan:
Struktur keluarga
Status pekerjaan
Kisaran penghasilan
Tingkat kesejahteraan (desil)
“Melalui data yang valid dan mutakhir, kita bisa meminimalkan inclusion error dan exclusion error dalam program bantuan,” tegasnya.
Warga Bisa Konfirmasi Online
Untuk mempercepat penyelesaian sisa 17 persen data, Pemkot Surabaya membuka layanan konfirmasi daring melalui laman resmi: surabaya.go.id
Warga cukup memasukkan NIK dan tanggal lahir untuk mengecek status pendataan. Jika belum disurvei, tersedia menu konfirmasi online yang akan diteruskan ke petugas kelurahan sesuai domisili.
Petugas akan melakukan verifikasi lapangan maksimal satu minggu setelah konfirmasi dilakukan.
Pemkot juga memastikan sistem ini tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan hanya menampilkan inisial nama dan wilayah administratif.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut pembaruan DTSEN sangat strategis karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis.
“Bisa saja sebelumnya berada di desil 7, sekarang turun ke desil 6 atau bahkan desil 1. Karena itu updating penting agar bantuan tidak salah sasaran, termasuk untuk PBI,” jelasnya.
Ke depan, pembaruan data akan dilakukan setiap tiga bulan oleh BPS Pusat, dengan pengawalan kualitas data oleh BPS Kota Surabaya.
Dukungan percepatan juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang mengapresiasi penurunan angka KK belum terkonfirmasi menjadi 181 ribu.
Menurutnya, kolaborasi RT/RW dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Surabaya sebagai percontohan nasional bagi 37 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Kami optimistis dengan dukungan aplikasi dan partisipasi masyarakat, sisa 17 persen ini bisa segera dituntaskan sebelum 31 Maret. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi
