Lensa Parlemen l Surabaya – Anggota DPRD Surabaya Zurotul Mar’ah menerima aduan warga terkait Kartu BPJS kesehatan tidak aktif. Dia meminta dinas terkait terutama untuk program kesehatan dan pendidikan agar menjadi perhatian khusus.

Zurotul Mar’ah yang duduk di kursi anggota komisi B DPRD Surabaya dan berprofesi sebagai dokter ini menyampaikan aduan tersebut kepada awak media, bahwa ada salah satu warga sakit kencing manis hingga katarak mendatangi dirinya.

“Nah, kalau seseorang kencing manis pengobatannya kan harus selamanya. Saya pikir juga jangan di-non aktifkan, karena Pemkot Surabaya sudah menjamin juga kesehatan mereka,” kata Zurotul Mar’ah, Senin, 31/7/2023.

Meski bukan dari bidang komisinya, Zurotul meminta agar Dinas Kesehatan Surabaya kembali memetakan dan menginventarisir warga miskin Surabaya mana saja yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah harus lebih bersemangat kembali. Untuk apa? Untuk membantu mewujudkan visi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memberikan perlindungan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” jelas Zurotul Mar’ah.

Masih Zurotul Mar’ah, Selain itu sudah saatnya Dinas Kesehatan Surabaya memikirkan peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI dibagi dengan klinik-klinik yang ada di Surabaya.

“Sejauh ini, para peserta BPJS Kesehatan PBI dialokasikan untuk puskesmas saja. Surabaya memiliki 63 puskesmas induk. Nasib klinik di Surabaya bagaimana? Tenaga kesehatannya ada yang gaji cuman Rp 1 jutaan saja, kasihan,” ungkapnya.

Sementara itu, Achmad Zammanar Azam Kabag SDM Umum dan Komunikasi dari BPJS Kesehatan Surabaya mengatakan, hingga kini, 2.990.115 orang Surabaya yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Kalau iuran yanh dibayarkan Pemkot Surabaya pesertanya 891.913, per bulan lebih kurang Rp 35 miliar,” jelasnya. (B4M)