LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Tanggapan tegas datang dari Inyong Maulana, Ketua Pokja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (JUDES) Indonesia, terkait insiden pengusiran wartawan saat meliput rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (4/3/2025).
Inyong menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers serta hak publik untuk memperoleh informasi yang transparan. Menurutnya, kejadian ini mencerminkan ketidaksiapan beberapa pihak dalam memahami peran penting media dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai Ketua Pokja Jurnalis, Inyong menegaskan bahwa jurnalis memiliki hak untuk meliput setiap kegiatan yang bersifat publik, termasuk rapat-rapat resmi DPRD yang terbuka untuk umum.
Inyong Maulana mengatakan bahwa keberadaan para jurnalis (wartawan) dari berbagai media yang melakukan tugas peliputan di lingkup DPRD Surabaya, selama ini bisa menjadi mitra kerja yang baik bagi semua pihak.
Menurut wartawan Harian Bangsa ini, para wartawan yang tergabung dalam JUDES sudah dibekali dengan SOP untuk mematuhi aturan di DPRD Surabaya, termasuk jika ada rapat yang bersifat tertutup atau terbuka.
“Kalau memang rapat itu sifatnya tertutup, kan bisa disampaikan sebelumnya. Saya pastikan para wartawan tersebut akan mematuhinya dengan tidak masuk ke dalam ruangan,” ucapnya.
Oleh karenanya, Inyong sangat menyayangkan jika memang benar-benar terjadi pengusiran wartawan saat rapat dengar pendapat berlangsung, yang sebelumnya masih bersifat terbuka untuk umum.
“Ini soal etika, karena wartawan JUDES telah kami bekali pengetahuan soal cara-cara peliputan di lingkup DPRD Surabaya, untuk tetap berprilaku yang santun untuk menjaga kondusifitas semua pihak,” ujarnya.
Untuk itu, Inyong meminta kepada unsur pimpinan DPRD Surabaya untuk menjadikan atensi insiden pengusiran wartawan saat melakukan tugas peliputan agar tidak terulang lagi, karena jika dibiarkan akan menjadi preseden yang buruk. (B4M)
 Indonesia, terkait insiden pengusiran){kind=link}