Surabaya – Lensaparlemen.id
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta adanya evaluasi menyeluruh serta peningkatan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa sekolah di Surabaya.
Menurutnya, program MBG tetap harus berjalan karena merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan baik bagi pemenuhan gizi anak-anak.
Namun, pelaksanaannya harus dibarengi dengan standar pengawasan dan higienitas yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kalau melihat situasi yang sekarang, MBG tetap jalan. Tapi paling tidak harus ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar tidak terjadi kembali,” ujar Syaifuddin Zuhri kepada awak media, Senin (11/5/2026).
Ia menilai selama ini standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan kemungkinan masih sebatas memastikan makanan tidak basi atau tidak berbau. Padahal, menurutnya, aspek higienitas dan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama.
“Bagaimana MBG ini terus berjalan tapi juga harus ada standar higienis. Karena belum tentu makanan yang tidak bau itu benar-benar aman dan tidak mengandung sesuatu yang bisa mengakibatkan keracunan,” katanya.
Syaifuddin mengapresiasi langkah cepat pihak sekolah dan dinas terkait dalam menangani siswa yang mengalami dugaan keracunan. Namun ia menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi catatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG.
“Nah ini menjadi PR agar pelaksanaannya jangan sampai terulang kembali. Respon cepat sudah dilakukan, tapi pembenahan terhadap kelayakan makanan anak-anak juga harus segera dilakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan DPRD Surabaya akan mendorong Komisi D untuk segera melakukan koordinasi dan pendalaman terkait insiden tersebut. Langkah itu dilakukan agar penyebab pasti kejadian dapat diketahui sekaligus mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Nanti kita dorong Komisi D untuk segera melakukan koordinasi sejauh mana ini bisa terjadi dan jangan sampai terjadi kembali di Kota Surabaya,” ujarnya.
Selain itu, Syaifuddin juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS), terutama bagi sekolah yang lokasinya jauh dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
“Ketika terjadi sesuatu, pertolongan pertama harus bisa dilakukan. Dinas nanti kita minta untuk mengaktifkan UKS-UKS yang ada di sekolah supaya ada mitigasi atas keselamatan anak-anak,” katanya.
Terkait kemungkinan penghentian sementara operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga terkait kasus tersebut, ia meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terlebih dahulu.
“Kalau memang ada kemungkinan yang mengakibatkan itu, ya selayaknya dilakukan percepatan pemeriksaan. Tapi saat ini kita juga belum tahu pasti penyebabnya,” jelasnya.
Syaifuddin menegaskan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah, termasuk MBG. Ia juga mengingatkan agar kasus ini tidak menimbulkan trauma bagi siswa maupun orang tua.
“Maka harus ada terobosan baru, edukasi dan keyakinan kepada anak-anak bahwa makanan yang diberikan itu sehat dan aman. Jangan sampai muncul trauma,” tandasnya.
Ia juga membuka kemungkinan adanya hotline pengaduan sebagai sarana laporan masyarakat apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Sepanjang itu menjadi bagian dari fungsi pemerintah untuk memastikan keselamatan, tentu perlu dipertimbangkan,” pungkasnya.
Reporter: Bambang
Editor: Redaksi
 usai dugaan keracunan siswa.){kind=link}