LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) agar menetapkan target capaian (outcome) yang konkret dan terukur dalam penyusunan program kerja tahun 2026.
Hal ini disampaikan Johari Mustawan, yang akrab disapa Bang Jo, seusai rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, setiap program yang dirancang oleh DP3APPKB harus sejalan dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia mencontohkan, target penurunan angka perceraian yang menjadi isu strategis tahun 2025, harus disertai dengan indikator penurunan yang terukur hingga akhir tahun 2026.
“Tempat-tempat pelayanan publik bagi lansia, perempuan, dan anak-anak harus memiliki target yang jelas. Sekolah-sekolah juga mulai perlu memperhatikan desain bangunan yang ramah anak. Anggaran harus diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan,” tegas Bang Jo, Legislator dari Fraksi PKS.
Politikus dari Fraksi PKS yang dikenal vokal ini juga menyoroti bahwa setiap program dan kegiatan harus memberikan dampak langsung terhadap dua aspek utama: arah kebijakan RPJMD serta capaian keberhasilan program yang spesifik dan realistis.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Sekolah Lanjut Usia Tangguh (Selantang). Menurut Bang Jo, program ini perlu memiliki indikator capaian yang lebih strategis, seperti peningkatan angka harapan hidup lansia dari 75 tahun menjadi 77 tahun pada tahun 2029. Angka tersebut, jelasnya, sejalan dengan visi RPJMD Kota Surabaya menuju 2045 yang menargetkan usia harapan hidup mencapai 85 tahun.
Meskipun terdapat penurunan anggaran sekitar Rp1,6 miliar akibat penggabungan sejumlah program, Bang Jo menilai masih banyak kegiatan yang cenderung bersifat seremonial dan perlu dievaluasi. Ia mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya.
Tak hanya itu, Bang Jo juga menekankan pentingnya integrasi antara program pengendalian penduduk dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera.
“Kami ingin melihat dampak nyata dari program PKK, akseptor KB, hingga pemberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan warga. Program jangan hanya berjalan, tapi juga harus memberikan manfaat langsung,” imbuhnya.
Ia juga mendorong penguatan program pencegahan perkawinan anak serta penegakan aturan jam malam bagi anak-anak guna menekan angka anak yang berkeliaran pada malam hari.
Sebagai penutup, Bang Jo menekankan bahwa seluruh program yang digulirkan DP3APPKB harus memberikan dampak nyata, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia.
“Kita tidak bisa lagi hanya bicara soal kegiatan, tapi harus bicara hasil. Program-program ini harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan Kota Surabaya,” pungkasnya.
B4M/Lensa Parlemen
