LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna membahas Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, Kamis (6/11/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni dari Fraksi Golkar.
Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto, 37 anggota dewan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten dan pejabat Pemerintah Kota, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta awak media.
Dalam forum tersebut, enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhirnya secara aklamasi tanpa pembacaan, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memaparkan pandangan lengkap melalui juru bicara Johari Mustawan.
Sorotan terhadap Program Lingkungan dan Energi
Dalam pandangannya, Johari Mustawan menyampaikan sejumlah catatan terhadap kebijakan anggaran tahun 2026. Ia menyoroti pelaksanaan program Refuse Derived Fuel (RDF) agar dilakukan secara cermat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan dalam pengadaan tong kompos di Zona Non-Waste (ZNW) agar hasilnya optimal.
Fraksi PKS juga menegaskan perlunya kesinambungan program pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy), seperti PLTSa Benowo, agar pengelolaan sampah di Surabaya semakin komprehensif.
Perumahan dan Pengendalian Banjir
Pada bidang perumahan, PKS mengapresiasi peningkatan alokasi anggaran pembangunan rusunami. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar perhatian terhadap pembangunan rusunawa tidak berkurang.
“Masih banyak warga yang belum mampu membeli hunian dan hanya bisa menyewa. Jumlah warga penghuni rusunawa masih di atas 10 ribu keluarga,” ujar Johari.
Sementara itu, terkait pengendalian banjir, Fraksi PKS menilai anggaran sebesar Rp1,1 triliun harus digunakan dengan hati-hati agar genangan tidak lagi terjadi pada musim hujan mendatang. Fraksi juga mengapresiasi peningkatan alokasi dana kegiatan kepemudaan tingkat RW sebesar Rp47 miliar, dengan harapan pelaksanaannya tepat sasaran.
Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan
Bidang pendidikan turut menjadi perhatian serius. Johari menyoroti bahwa meskipun porsi anggaran pendidikan mencapai 22,26 persen, hanya sekitar 17,16 persen yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan. Sisanya tersebar di berbagai dinas lain dan kecamatan.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar serapan anggaran benar-benar sesuai dengan fungsi pendidikan.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi PKS menyoroti kekurangan tenaga medis di puskesmas, yakni sekitar 50 dokter dan 80 perawat. Fraksi juga mendorong penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan di seluruh RSUD dan puskesmas berstatus BLUD agar mampu berinovasi dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Respons Pemerintah dan Harapan DPRD
Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan bahwa seluruh masukan telah dibahas sejak tahap awal di komisi-komisi.
“Dari hasil final pembahasan, disepakati total anggaran mencapai Rp12,7 triliun,” ujarnya.
Sebagai penutup rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebut pembahasan tersebut sebagai bagian dari komitmen dewan memberikan “kado” bagi masyarakat Surabaya melalui pengesahan APBD 2026 yang dijadwalkan tepat waktu, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.
“Harapan kami, APBD 2026 bisa menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di Surabaya, baik melalui bantalan sosial maupun proyek infrastruktur yang mendorong ekonomi kawasan,” kata Fathoni.
Ia menambahkan, proyek-proyek strategis seperti pengendalian banjir dan pembangunan Jalan Lingkar Barat diharapkan rampung pada 2027, agar Surabaya siap menjadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara pada 2028.
B4M/Lensa Parlemen
