LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Usulan legalisasi judi dan kasino sebagai sumber pemasukan kas negara yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI dalam rapat Komisi IX bersama Kementerian Keuangan menuai kritik keras. Mas Rizki, seorang pemerhati sosial sekaligus pendiri komunitas Areknom Suroboyo, menyebut usulan tersebut sebagai gagasan yang ngawur dan tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan.
“Legalisasi judi dan kasino untuk menambah kas negara, jelas itu usulan ngawur. Tidak sesuai dengan semangat founding father bangsa yang mengusung konsep ekonomi kerakyatan,” tegas Mas Rizki dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (15/5).
Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia seharusnya menitikberatkan pada peran aktif masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, dalam proses pembangunan ekonomi. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan menjadi dasar yang tidak boleh dikesampingkan.
Mas Rizki juga menyoroti dampak sosial yang dapat timbul jika praktik-praktik seperti judi dilegalkan. Ia mencontohkan kasus legalisasi prostitusi di Surabaya yang tidak membawa dampak positif bagi masyarakat maupun anggaran daerah.
“Di Surabaya pernah ada legalisasi prostitusi. Apa kemudian ini menambah anggaran kota? Kan tidak. Malah menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesehatan hingga sosial,” ujarnya.
Sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan kas negara, Mas Rizki menyarankan pemerintah lebih fokus pada efisiensi anggaran dan pemberantasan praktik-praktik korupsi.
“Penghematan tidak hanya dilakukan di tingkat bawah, tetapi juga di tingkat atas. Selain itu, tutup celah kebocoran anggaran dan hentikan pungutan liar yang tidak semestinya. Itu jauh lebih bermartabat daripada melegalkan kemungkaran,” pungkasnya.(B4M)
