LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai fokus utama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang baru disepakati, Senin (10/11/2025).
Sebagai anggota dewan yang membidangi urusan pendidikan dan kesehatan, Zuhrotul Mar’ah menekankan bahwa pelayanan publik di dua sektor tersebut tidak hanya harus merata dan terjangkau, tetapi juga berkualitas serta profesional.
“Pelayanan kesehatan harus berkualitas dan merata. Alhamdulillah, sejak program UHC (Universal Health Coverage) berjalan, akses layanan sudah lebih terjangkau. Sekarang yang perlu kita tingkatkan adalah kualitasnya,” ujar Zuhrotul Mar’ah kepada lensaparlemen.id, Rabu (12/11).
Zuhrotul menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait keterbatasan tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah fasilitas pelayanan, yang berdampak pada pembatasan kuota pasien. Menurutnya, ke depan tidak boleh ada lagi alasan kekurangan nakes yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kualitas layanan mencakup kecepatan administrasi, profesionalisme petugas, serta ketersediaan SDM. Kami tidak ingin masyarakat mengeluh sakit hari ini, tetapi baru bisa diperiksa besok karena kuota pasien dibatasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan (faskes).
Menurutnya, pelayanan medis harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan laboratorium bila diperlukan, sebelum dokter menetapkan diagnosis dan memberikan terapi.
Selain aspek kuratif, Zuhrotul menilai program promotif dan preventif juga perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti perlunya layanan khusus bagi warga lanjut usia (lansia) yang tidak mampu datang ke puskesmas.
“Kami berharap ke depan ada layanan home care bagi lansia yang tidak bisa datang langsung ke faskes. Ini tentu perlu didukung dengan penambahan SDM, baik dokter maupun perawat,” jelasnya.
Selain bidang kesehatan, Zuhrotul juga menyoroti dunia pendidikan. Ia mengapresiasi kebijakan pendidikan gratis di Surabaya yang dinilai sudah berjalan baik, namun menurutnya, kualitas dan pemerataan masih perlu diperkuat.
“Kami ingin pendidikan di Surabaya tidak hanya gratis, tapi juga merata, berkualitas, dan berkarakter,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peran guru sangat menentukan dalam pembentukan karakter peserta didik. Guru, kata Zuhrotul, tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing moral.
“Guru harus punya jiwa mendidik, bukan sekadar mentransfer ilmu. Kadang anak lebih patuh pada gurunya daripada orang tuanya. Jika gurunya punya passion dan perhatian, itu bisa menyentuh hati anak dan membentuk karakter yang kuat,” tuturnya.
Zuhrotul juga menyoroti masih adanya kekurangan tenaga pendidik, termasuk guru pendamping khusus (GPK) bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Ia berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat segera menambah formasi guru melalui rekrutmen tahun 2026.
“Sekolah negeri sekarang tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus. Namun jumlah GPK justru berkurang karena banyak yang sudah menjadi P3K dan tidak lagi ditempatkan sebagai pendamping. Ini harus segera dicarikan solusi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan GPK sangat penting agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan sesuai bakat dan kemampuannya.
“Anak-anak ini perlu didampingi agar percaya diri dan potensinya bisa berkembang. Tidak semua guru memiliki keterampilan khusus itu, karena itu GPK harus ada di setiap sekolah,” tambahnya.
Melalui pembahasan Raperda APBD 2026, Komisi D DPRD Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan dan pendidikan. Zuhrotul berharap, dengan dukungan anggaran yang memadai, kedua sektor strategis tersebut dapat memberikan layanan publik yang semakin profesional dan inklusif bagi seluruh warga Kota Surabaya.
B4M/Redaksi Lensa Parlemen
