Arsip Tag: Ngantor di Kelurahan

Cek Penggunaan Dana Kelurahan, Wali Kota Eri Blusukan ke Gang-gang Sempit Pantau Saluran di Perkampungan

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali ngantor di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Selasa (14/5/2024). Ngantor di kelurahan kali ini diisi dengan blusukan ke perkampungan untuk mengecek penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) yang digunakan untuk membangun saluran.

Sebelum mengecek saluran, ia memberikan bantuan kursi roda kepada Ang Peh Lo di Keputran Panjunan 5/1, Kelurahan Embong Kaliasin. Kakek yang sudah sepuh itu tiba-tiba tidak bisa berjalan dan belum diperiksakan ke rumah sakit karena tidak ada yang mengantar.

“Tadi saya ajak beliau untuk periksa, dan alhamdulillah beliau mau untuk periksa besok. Saya khawatir beliau ini stroke karena dulu pernah jatuh, sehingga harus segera diperiksakan,” kata Wali Kota Eri seusai menyerahkan kursi roda.

Setelah keluar dari rumah Ang Peh Lo, Wali Kota Eri melihat ada warung makan pojok. Tiba-tiba, dia mengajak Ketua RT dan RW serta Kader Surabaya Hebat (KSH) yang ada di kelurahan itu untuk makan bersama di pinggir jalan itu. Sembari makan, Wali Kota Eri juga mendengar beberapa curhatan Ketua RT-RW tentang pembangunan saluran di kampungnya. Berkali-kali pula mereka menyampaikan terimakasih karena kampungnya sudah dibangun saluran.

Selanjutnya, Wali Kota Eri langsung menuju perkampungan di Keputran Panjunan. Ia menelusuri gang-gang sempit yang dilewati saluran yang baru dibangun dengan menggunakan dakel. Sesekali dia memberikan instruksi kepada lurah dan camat tentang pembangunan salurannya itu. Ia meminta saluran yang baru diperbaiki itu, kalau sudah selesai dan sudah ditutup, maka tingginya harus sama rata dengan jalan paving supaya fungsi jalan semakin lebar dan ada manfaatnya juga untuk jalan.

“Memang pekerjaannya di kampung ini agak sulit karena jalan di kampung ini kecil, sehingga membutuhkan pekerjaan yang lebih teliti, tapi ini harus dilakukan supaya jalannya lebih lebar,” tegasnya.

Ia juga mengaku bangga setelah tahu bahwa yang mengerjakan pembangunan saluran itu adalah warga setempat. Bahkan, di lapangan ia juga sempat bertemu dengan Eko, seorang pekerja saluran di tempat itu yang merupakan warga setempat. Bahkan, ia juga menunjukkan rumahnya yang sudah tertempel stiker merah bertuliskan Keluarga Miskin.

“Ini yang membuat saya bangga, karena pekerjaan dari dakel itu dikerjakan sendiri oleh warga setempat, sehingga pembayaran dari APBD bisa dimanfaatkan sendiri oleh warga Surabaya, tidak keluar dari Kota Surabaya. Saya juga sempat tanya kepada Pak Eko, ternyata beliau warga asli sini, syukurlah berarti arahan saya sudah dijalankan oleh kelurahan ini,” katanya.

Setelah menelusuri saluran yang melewati gang-gang sempit di perkampungan itu, akhirnya Wali Kota Eri tiba di Pos Paud Terpadu “Taman Harapan Bangsa” di Jalan Keputran Panjunan 3/46 Kelurahan Embong Kaliasin. Di tempat tersebut, ia menyapa ibu-ibu yang sedang mengantarkan anak-anaknya mengikuti posyandu.

“Tadi saya sudah diskusi dengan Pak RT, nanti kita akan perbaiki Posyandu ini sesegera mungkin karena di sini dibuat untuk PAUD sekaligus digunakan untuk posyandu juga, apalagi di sini penduduknya cukup padat, sehingga harus segera diperbaiki supaya anak-anak aman dan nyaman,” ujarnya.

Di halaman Pos Paud itu pula, Wali Kota Eri bertemu dengan Ibu Yuni yang ternyata menderita penyakit jantung. Bahkan, ia sudah operasi pemasangan ring jantung di RSUD Soewandhie. Ketika ditanya oleh Wali Kota Eri tentang pelayanan di rumah pemerintah itu, Ibu Yuni menjawab pelayanannya saat ini sudah sangat baik, prosesnya cepat, dan operasi pemasangan ring jantung itu juga gratis.

Pelayanan di RSUD Soewandhie itu memang berubah drastis setelah Wali Kota Eri marah-marah pada November 2022 silam. Kala itu, pelayanan kepada warga tidak maksimal dan cenderung lambat, akhirnya memancing kemarahan Wali Kota Eri. Setelah itu sistemnya diubah dan kini pelayanan sangat maksimal.

“Sekarang pelayanan maksimal dan cepat gara-gara Ibu Yuni yang marah-marah di rumah sakit yang kemudian saya terus aspirasinya dengan marah-marah juga di rumah sakit,” canda Wali Kota Eri disambut gelak tawa oleh warga yang hadir.

Terlepas dari semua itu, Wali Kota Eri menilai bahwa dirinya yang ngantor di kelurahan hingga balai RW pada tahun 2021 dan 2022 akhirnya tidak sia-sia. Pasalnya, di tahun 2024 ini, ketika dia ngantor kembali di kelurahan dan dia cek semua pelayanan yang sudah diajarkannya kepada lurah dan camat, semua pembelajaran dan pelayanan itu dijalankan semuanya.

“Jadi, tahun 2021 saya turun ngantor di Kelurahan dan tahun 2022 saya ngantor di Balai RW, kemudian di tahun 2023 saya lepas untuk mencari kesadaran dari teman-teman camat dan lurah, apakah bisa berjalan atau tidak semua pembelajaran yang sudah saya ajarkan, kemudian di tahun 2024 saya cek lagi dan alhamdulillah berjalan semuanya,” pungkasnya. (B4M)

Wali Kota Eri Ungkap Temuan dan Solusi Pelayanan Adminduk, Saat Ngantor di Kelurahan

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali memulai aktivitasnya dengan berkantor di kelurahan, Senin (6/5/2024) pagi. Kali ini, kantor Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, menjadi lokasi perdananya ‘ngantor’ di awal bulan Mei 2024.

Tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB, Wali Kota Eri langsung bercengkrama  dengan beberapa warga yang berada di lokasi. Ia juga tampak menyaksikan langsung petugas kelurahan/kecamatan memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) kepada warga.

Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan sejumlah temuan dan solusi yang ia peroleh saat hari pertama ‘ngantor’ di Kelurahan Bubutan. Ia menyoroti pentingnya pelayanan administrasi yang solutif dan efisien kepada masyarakat.

“Ada temuan yang tidak terlalu signifikan, tapi adalah keberanian dari teman-teman untuk memberikan solusi, sehingga (pelayanan) bisa cepat di hari itu,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Karena itu, Wali Kota Eri menekankan bahwa pelayanan adminduk harus diselesaikan dalam waktu satu hari. Namun ia juga menyadari bahwa ada beberapa kasus yang memang memerlukan penanganan khusus. “Saya sudah sampaikan, pelayanan adminduk harus satu hari selesai, tapi saya berharapnya (persoalan) bisa dipisah,” katanya.

Sejumlah temuan saat Wali Kota Eri ‘ngantor’ di Kelurahan Bubutan adalah terkait adanya warga yang urus kehilangan akta kelahiran. Menurut dia, kehilangan akta kelahiran dapat diurus di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) atau kelurahan kecamatan setempat.

“Nah, kalau akta kelahirannya dari luar Surabaya, maka jangka waktu pelaksanaannya tidak bisa sehari. Jangka waktu pelaksanaannya sesuai dengan rekomendasi atau cek yang dilakukan dari daerah asal,” ungkap dia.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menyoroti masalah pindah antar kelurahan tanpa laporan yang menyebabkan pemblokiran data kependudukan. Untuk itu, ia mengimbau warga Surabaya agar melaporkan perpindahan KTP dan lokasi tinggal agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat memantau keberadaan mereka.

“Nah, saya juga minta tadi untuk mempermudah itu. Kalau dia (warga) di kelurahan setempat pun dia bisa minta pindah ke kelurahan yang baru. Jadi urusnya di kelurahan lama, tidak harus di kelurahan yang baru,” paparnya.

Di samping pindah antar kelurahan di Surabaya, Wali Kota Eri juga menyarankan penggunaan surat pernyataan untuk kasus perpindahan ke luar daerah. Surat pernyataan ini bertujuan mempermudah proses verifikasi dan menghindari keterlambatan warga yang akan berpindah.

“Kan kita (pemerintah kota) administratif, tidak perlu pembuktian. Kalau ada apa-apa dengan surat pernyataan itu, dengan fotonya, maka bisa kita laporkan. Tapi jangan diperlambat, orangnya disuruh datang, difoto bareng, kan kelamaan, kita tidak sarankan untuk itu,” tegasnya.

Kemudian, penanganan terhadap kasus kontrakan juga tidak luput ia temukan saat ngantor di Kelurahan Bubutan. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya surat pernyataan dari pemilik kontrakan untuk memastikan data kependudukan yang akurat.

“Saya bilang ke teman-teman kalau seperti ini surat pernyataan dari yang punya kontrakan, bahwa yang tinggal di kontrakan itu siapa dan yang sudah pindah siapa. Kalau ternyata dia sudah pindah (kontrakan) dan tidak mau diganti (alamat KTP), ya diblokir. Tapi atas dasar siapa, ya atas dasar (pernyataan) yang punya rumah,” bebernya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga menyoroti soal transparansi kepastian pelayanan adminduk. Pasalnya, di Kelurahan Bubutan, ia menemukan adanya warga yang menerima tanda bukti (kitir) pelayanan tanpa disertai kepastian kapan adminduk tersebut selesai.

“Nah, di kitir-nya tidak keluar lagi, kapan selesai, tanggal, jam berapa, tidak keluar, padahal dulu ada. Nah ini kenapa saya turun, ini saya akan cari betul, karena saya dari dulu perintahnya tidak pernah menghilangkan, itu harus ada, karena itu kepastian warga,” tuturnya.

Secara garis besar, Wali Kota Eri menegaskan bahwa tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan di kelurahan adalah cepat dan solutif. Termasuk tidak ada ketakutan lurah dan camat dalam berinovasi untuk mencari solusi atas permasalahan warga.

“Tolak ukur di sini itu adalah pelayanan lebih cepat, setelah itu ada solutif. Terus tidak ada lagi ketakutan lurah camat dalam mengeluarkan sesuatu pelayanan. Yang terpenting dia harus sesuai aturan,” pungkas dia. (B4M)