LENSA PARLEMEN -SURABAYA
Komisi A yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri kepala dinas Bakesbangpol dan Dispendukcapil Kota Surabaya, pada Senin siang, 21/10/2024.. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara Komisi A dengan mitra kerjanya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan, “Alhamdulillah, di hari pertama kami menggelar rapat koordinasi ini, kami mengundang rekan-rekan dari Bakesbangpol dan Dispendukcapil.”
Dalam rapat tersebut, Yona menegaskan pentingnya melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin baik dengan kedua instansi.
Fokus Diskusi: Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Yona menjelaskan bahwa salah satu agenda utama adalah membahas penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan Bakesbangpol. Mengingat adanya aksi tawuran antar pelajar yang masih terjadi, ia meminta Bakesbangpol untuk lebih masif dalam melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. “Kami memohon agar program-program sosialisasi bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Program Identitas Kependudukan Digital
Di sisi lain, dalam diskusi dengan Dispendukcapil, Yona memberikan apresiasi atas kemajuan program KIA (Kartu Identitas Anak) dan IKD (Identitas Kependudukan Digital). Ia mengungkapkan bahwa progres untuk IKD di Surabaya telah mencapai 17,5 persen dan berharap dapat mencapai 20 persen pada bulan Desember mendatang.
Yona juga menyoroti pentingnya akte kelahiran bagi anak dari pernikahan yang tidak terdaftar, yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dari ibu kepada anak. Ia mendorong Dispendukcapil untuk melakukan sosialisasi lebih luas mengenai hal ini agar hak-hak anak terlindungi.
Respons dari Dispendukcapil
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan diri kepada pimpinan dan anggota Komisi A. “Ini sangat luar biasa sekali,” ujarnya.
Eddy juga menjelaskan bahwa Dispendukcapil telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan, termasuk menjalin kerja sama dengan 58 rumah sakit dan berbagai puskesmas dalam menyediakan akte kelahiran dan kematian dengan paket hemat.
“Kami telah melakukan sosialisasi terkait akte kelahiran bagi warga yang tidak memiliki suami,” katanya.
Rencana Kerja dan Target
Eddy menambahkan bahwa untuk mencapai target perekaman aktivasi IKD di Surabaya, pihaknya melakukan aktivasi hingga 200 per hari dan menargetkan untuk mencapai lebih dari 20 persen sebelum akhir tahun. Ia juga menjelaskan program nasional yang akan diluncurkan, seperti INApas, INAku, dan INAgov, yang bertujuan untuk mempermudah akses identitas kependudukan bagi masyarakat.
“Dengan adanya program-program ini, kami berharap warga Kota Surabaya segera mengaktivasi IKD mereka,” pungkas Eddy.
Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen bersama antara DPRD Kota Surabaya dan instansi terkait dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat melalui kolaborasi dan peningkatan layanan. Dengan fokus pada penguatan ideologi Pancasila dan pemenuhan hak identitas kependudukan, diharapkan kesejahteraan rakyat Kota Surabaya semakin terjamin. (B4M)
