Surabaya – Lensaparlemen.id
30 Maret 2026, Wacana penerapan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) resmi dibatalkan oleh pemerintah. Keputusan ini mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang menilai pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling efektif dalam dunia pendidikan, khususnya bagi siswa usia dini.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah, menegaskan bahwa setiap kebijakan di sektor pendidikan harus dirumuskan secara matang dan berbasis kajian komprehensif. Ia mengingatkan agar keputusan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik dalam jangka panjang.
“Pembelajaran tatap muka antara guru dan siswa memiliki peran penting, tidak hanya dalam penyampaian materi, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial anak,” ujarnya, Senin (30/3).
Ia menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas wacana sebelumnya terkait kemungkinan diberlakukannya kembali sistem PJJ. Menurutnya, pembelajaran daring memiliki sejumlah keterbatasan, terutama bagi siswa tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Untuk siswa usia dini, pembelajaran online cenderung kurang efektif. Mereka mudah terdistraksi dan belum memiliki kemandirian belajar yang kuat seperti orang dewasa,” jelas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Lebih lanjut, dr. Zuhrotul menilai pengalaman belajar secara langsung memberikan manfaat yang lebih menyeluruh, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Interaksi sosial di lingkungan sekolah dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan kemampuan komunikasi siswa.
Meski demikian, ia tidak menutup ruang bagi inovasi dalam dunia pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Namun, menurutnya, setiap kebijakan harus diterapkan secara terukur dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tenaga pendidik, orang tua, serta pakar pendidikan.
“Pendidikan memiliki tujuan besar untuk mencetak generasi unggul. Maka kebijakan yang diambil harus benar-benar matang dan berorientasi jangka panjang,” tegasnya.
Di sisi lain, terkait upaya penghematan energi yang tengah menjadi perhatian nasional, ia mengingatkan pemerintah agar bijak dalam menentukan sektor yang dapat menerapkan kebijakan work from home (WFH). Ia menekankan agar sektor pendidikan tidak menjadi pihak yang terdampak kebijakan tersebut.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan langkah yang dinilai lebih efektif tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran, seperti penyediaan transportasi bus sekolah, penggunaan sepeda bagi siswa yang tinggal dekat sekolah, serta mendorong budaya berjalan kaki bersama ke sekolah.
Reporter: B4M | Editor: Redaksi
