LENSAPARLEMEN.ID – Surabaya
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, menegaskan bahwa penguatan sektor perekonomian dan keuangan, khususnya kemandirian ekonomi daerah, menjadi prioritas utama Komisi B pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Cak Bak saat ditemui lensaparlemen.id, Selasa (6/1/2026).
Menurut Baktiono, arah kebijakan Komisi B DPRD Surabaya tidak lepas dari amanat para pendiri bangsa, terutama konsep Trisakti yang digagas Presiden pertama RI Soekarno bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta.
“Trisakti itu jelas, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ujar Baktiono.
Dorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Baktiono menjelaskan, berdikari di bidang ekonomi berarti daerah tidak boleh sepenuhnya bergantung pada daerah atau negara lain. Kerja sama tetap diperlukan, namun pemanfaatan potensi lokal Kota Surabaya harus menjadi prioritas utama.
Ia mengapresiasi berbagai program Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya melalui program Elektronik Peken (E-PeKen).
Program tersebut memungkinkan UMKM memasarkan produknya secara daring dan dibeli langsung oleh Pemkot Surabaya. Produk yang difasilitasi pun beragam, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, tas, kopiah, hingga kebutuhan lainnya.
Namun demikian, Baktiono menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh UMKM yang telah terdaftar.
“UMKM yang sudah masuk E-PeKen itu sudah terverifikasi dan mendapat pelatihan. Maka pembeliannya harus digilir supaya merata dan tidak terkesan monopoli,” tegasnya.
Belanja Pemerintah Harus Berdampak Langsung ke Warga
Menurutnya, kebutuhan konsumsi dalam setiap kegiatan pemerintahan—mulai dari wali kota, wakil wali kota, OPD, camat, lurah hingga tingkat terbawah—jumlahnya sangat besar.
‘Jika pengadaan tersebut dilakukan secara bergiliran kepada UMKM lokal, maka perputaran ekonomi akan dirasakan langsung oleh masyarakat Surabaya,” ungkapnya.
Evaluasi Sentra Wisata Kuliner
Selain UMKM, Baktiono juga menyoroti sejumlah sentra wisata kuliner Surabaya yang dinilai belum optimal. Beberapa di antaranya masih sepi pengunjung dan membutuhkan evaluasi menyeluruh.
“Harus diteliti, apakah karena desain, cita rasa, pelaku usahanya, atau kurang promosi. Ini menjadi tugas BRIDA Kota Surabaya untuk melakukan riset dan inovasi,” ujarnya.
Ia berharap Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat berperan aktif menghidupkan kembali sentra kuliner agar menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Produk Sandang Pemerintahan dari Pengrajin Lokal
Baktiono juga mendorong agar warga yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan seperti membatik dan menjahit dilibatkan dalam pengadaan kebutuhan sandang pemerintahan.
“Bukan hanya makan dan minum, tapi pakaian dinas juga bisa dari mereka. Mulai wali kota, wakil wali kota, hingga perangkat di bawahnya memakai produk lokal,” katanya.
Menurutnya, produksi massal dengan ukuran standar dapat menjadi solusi agar UMKM dan pengrajin lokal benar-benar merasakan dampak ekonomi di kota sendiri.
Ajak Investor Ramaikan Pasar Lokal
Di akhir pernyataannya, Baktiono mengajak para pengusaha Kota Surabaya untuk berinvestasi dan meramaikan pasar lokal, terutama di kawasan strategis seperti Kota Lama dan Tunjungan.
Ia bahkan membuka peluang pemberian insentif berupa pengurangan pajak guna menarik minat investor sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan.
“Surabaya ini kota jasa, perdagangan, dan industri. Kalau digerakkan bersama, dampaknya akan besar bagi ekonomi warga,” pungkasnya.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi Lensa Parlemen
